Tahanan di penjara Guantanamo Bay. (Shane T. McCoy/Dok. Angkatan Laut AS)
Washington DC: Presiden Amerika Perkumpulan, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan agar Penjara Guantanamo digunakan Kepada menahan imigran ilegal. Kebijakan ini menuai kontroversi besar karena Guantanamo Mempunyai sejarah panjang pelanggaran hak asasi Orang.
Sejarah Penjara Guantanamo
.jpg)
Foto: Posisi Penjara Guantanamo Bay. (Al-Jazeera)
Penjara Guantanamo Bay terletak di pangkalan angkatan laut AS di Kuba. Pangkalan ini telah berada di Rendah kendali AS sejak 1903 berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Kuba. Tetapi, Guantanamo menjadi simbol kontroversial sejak dibukanya kamp tahanan pada 11 Januari 2002, pasca-serangan 11 September 2001.
Presiden AS Demi itu, George W. Bush, menandatangani perintah militer yang mengizinkan penahanan tanpa batas waktu terhadap individu yang dicurigai sebagai “kombatan musuh ilegal.”
Selama lebih dari dua Dasa warsa, penjara ini menahan Sekeliling 780 pria dan remaja Pria, sebagian besar tanpa dakwaan Formal. Pada tahun 2023, laporan Amnesty International mengungkapkan bahwa hanya tujuh tahanan Guantanamo yang pernah dihukum atas tuduhan terorisme, sementara mayoritas lainnya tetap dalam status tahanan tanpa kepastian hukum.
Amnesty International menyebut bahwa penjara Guantanamo telah menjadi “simbol penyiksaan dan pelanggaran hak asasi Orang.”
Dikutip dari Al-Jazeera, Jumat, 31 Januari 2025, para kritikus juga menyoroti bahwa selama bertahun-tahun, Guantanamo lebih banyak menahan orang tanpa dakwaan dibandingkan narapidana yang Betul-Betul dihukum. Bahkan, laporan dari PBB tahun 2023 menyebutkan bahwa 21 tahun penahanan tanpa batas telah menyebabkan pelanggaran hak asasi Orang sistemik terhadap para tahanan.
Guantanamo segera mendapat perhatian Dunia karena laporan mengenai penyiksaan, perlakuan Jelek terhadap tahanan, serta penahanan tanpa peradilan. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi Orang menyebutkan bahwa tahanan di sana mengalami waterboarding, isolasi ekstrem, dan teknik interogasi agresif lainnya.
Trump dan Kebijakan Baru yang Sulit Direalisasikan
Foto: Deportasi imigran ilegal oleh administrasi Trump dengan borgol tuai banyak kritik, terutama dari negara-negara Amerika Selatan. (Dok. Pemerintah Amerika Perkumpulan)
Pada Rabu, 29 Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul “Expanding Migrant Operations Center at Naval Station Guantanamo Bay to Full Capacity”, yang mengubah fungsi Guantanamo sebagai tempat penahanan bagi imigran ilegal.
Dikutip dari Al-Jazeera, Jumat, 31 Januari 2025, kebijakan ini merupakan bagian dari janji kampanye Trump Kepada melakukan “deportasi terbesar dalam sejarah AS.”
Trump menyatakan bahwa Guantanamo akan menyediakan 30.000 tempat tidur bagi imigran ilegal yang Mempunyai catatan kriminal, dengan mengatakan bahwa pemerintahannya “Enggak mempercayai” negara asal mereka Kepada menahan mereka.
Dalam perintah eksekutifnya, Trump juga menulis bahwa kebijakan ini dibuat Kepada “menghentikan invasi perbatasan, membongkar kartel kriminal, dan mengembalikan kedaulatan nasional.”
Tetapi, banyak pihak mempertanyakan legalitas keputusan ini. Dikutip dari Al-Jazeera, Jumat, 31 Januari 2025, pengacara hak asasi Orang Clive Stafford Smith mengatakan bahwa Trump “Mempunyai kekuatan mentah Kepada membawa orang ke sana, seperti yang dilakukan Presiden Bush dengan para tahanan pada Januari 2002.”
Tetapi, berbeda dengan tahanan yang dibawa dari luar AS, ia menekankan bahwa imigran ilegal yang diambil dari AS “Mempunyai Seluruh hak hukum yang sama dengan penduduk AS, termasuk perlindungan penuh di Rendah Konstitusi dan hak Kepada mendapatkan peradilan yang adil.”
“Dengan demikian, mereka akan Mempunyai hak yang sama seperti pengungsi lainnya – bahkan lebih, karena Trump dengan ceroboh telah mengatakan bahwa ia Enggak Dapat mengirim mereka pulang, yang berarti Eksis argumen kuat bahwa mereka Enggak dapat ditahan tanpa batas waktu,” kata Stafford Smith. Ia menjelaskan bahwa seorang pengungsi diizinkan Kepada menerima kunjungan keluarga, Enggak seperti para tahanan yang Demi ini ditahan di Guantanamo.
Stafford Smith meledek rencana Trump Kepada menggunakan Guantanamo sebagai “pusat detensi” bagi imigran ilegal sebagai “sekadar sandiwara populis Kepada menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu,” seraya menambahkan bahwa langkah ini secara hukum Enggak akan bertahan lelet.
Stafford Smith, yang telah mengunjungi Penjara Guantanamo berkali-kali Kepada menemui kliennya, mengatakan bahwa hanya Eksis Sekeliling 500 sel di sana, dengan beberapa ruang tambahan. Bahkan Apabila Trump menahan 30.000 orang di sana, jumlah itu hanyalah persentase kecil dari total imigran yang ia janjikan Kepada dideportasi, sehingga menurutnya langkah ini “sama sekali Enggak berdampak dalam skema besar.”
Selain itu, melansir studi oleh Ran Abramitzky, Leah Platt Boustan, Elisa Jácome, Santiago Pérez, dan Juan David Torres dari National Bureau of Economic Research (NBER) tahun 2023, penelitian mereka berjudul “Law-Abiding Immigrants: The Incarceration Gap Between Immigrants and the US-born, 1870–2020” menunjukkan bahwa imigran Mempunyai tingkat kejahatan lebih rendah dibandingkan Penduduk AS Asli.
Studi ini mengamati data dari 1870 hingga 2020 dan menemukan bahwa imigran 60% lebih kecil kemungkinannya Kepada dipenjara dibandingkan Penduduk AS, membantah klaim Trump bahwa imigrasi ilegal berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan dan apakah tindakan ekstrem seperti ini dibutuhkan sebagai penyelesaian isu imigran ilegal.
