BADAN Pengawas Pemilu Jakarta Utara Lalu mengantisipasi calon kepala daerah (cakada) atau Kekasih calon gubernur dan wakil gubernur agar Kagak melibatkan anak-anak dalam kampanye di Pilkada Jakarta 2024.
“Sejauh ini memang belum Terdapat Intervensi kasus tapi kami antisipasi ini langsung kepada calon agar Kagak melakukan pelanggaran pemilu dengan melibatkan anak dalam kampanye,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Utara Johan Bahdi Putra di Jakarta, Kamis (17/10).
Ia mengatakan Demi ini Kekasih calon ke Jakarta Utara hanya melakukan kampanye dari pintu ke pintu walaupun memang Terdapat anak-anak yang Terdapat di Posisi tersebut.
Dengan demikian, kehadiran anak-anak tersebut Kagak termasuk pelanggaran. “Belum Terdapat kampanye akbar di Jakarta Utara dan Tetap door to door sehingga mereka masuk dan keluar pemukiman yang memang banyak anak-anak berkeliaran,” katanya.
Johan memastikan panitia pengawas memberikan informasi secara Terang kepada Kekasih calon maupun tim pemenangan terkait hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang selama kampanye.
“Kekasih calon juga memberitahu kepada Bawaslu sehari sebelum kegiatan kampanye mereka dan kami menurunkan pengawas yang melekat kepada Kekasih dalam kampanye.”
Sementara itu, terkait dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu di Jakarta Utara terkait Polarisasi dan Persoalan SARA, pihaknya tentu Menyantap ini sebagai potensi dan harus dilakukan upaya pencegahan agar hal tersebut Kagak terjadi.
“Kami rutin melakukan sosialisasi maupun Percakapan kepada organisasi masyarakat, partai politik hingga tim relawan agar menciptakan pemilu yang Kondusif tanpa pelanggaran,” kata Johan.
Sebelumnya Personil Bawaslu Jakarta Utara Mohamad Sobirin mengatakan pihaknya berupaya mengantisipasi terjadinya polarisasi hingga persoalan Spesies Keyakinan ras dan antargolongan (SARA) di Pilkada Jakarta 2024.
“Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) Bawaslu DKI, jenisnya di Jakarta Utara masalah polarisasi, SARA hingga money politic,” katanya
Ia mengatakan dalam tingkat kerawanan di Jakarta Utara memang persoalan polarisasi politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat memicu kerawanan sosial, tapi fakta di lapangan hal tersebut Kagak terjadi. “Tiba hari ini belum kami temukan kasus seperti itu tapi kami Lalu berupaya mengantisipasi,” tandasnya. (Ant/J-2)
