Bilangan Dapat menipu mata. Bilangan Dapat Membangun seolah-olah Terdapat kemajuan yang patut dirayakan, padahal Kalau dicermati secara jernih, belum terlihat Terdapat perkembangan. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) 2024 menjadi Misalnya tentang pentingnya membaca Bilangan secara teliti dan hati-hati.
Skor IPK Indonesia memang naik 3 poin menjadi 37 dari tahun sebelumnya yang stagnan di Bilangan 34. Kenaikan itu tampak cemerlang Kalau hanya membandingkan dengan IPK satu tahun terakhir. Tetapi, lonjakan 3 poin menjadi kehilangan signifikansi Kalau dibandingkan dengan IPK 2019.
Ketika itu, Indonesia pernah mencatatkan kenaikan skor IPK secara signifikan dengan torehan nilai 40 dan berhak menempati posisi ke-85 dari 189 negara. Sementara itu, dengan skor IPK 2024 yang 37, Indonesia berada di urutan ke-99 dari 180 negara yang diukur.
Komparasi di atas tentu Bukan dimaksudkan Buat meniadakan capaian kenaikan skor IPK pada 2024. Sebaliknya, publik Mau mengingatkan kepada para pemangku kepentingan bahwa Bukan cukup kuat Buat menyimpulkan pemberantasan korupsi di Indonesia sedang dalam kondisi yang Berkualitas-Berkualitas saja atau sudah di rel yang amat Betul.
Upaya membandingkan dengan masa Lampau membantu kita lebih Rasional dalam menilai kondisi Demi ini. Bahwasanya Indonesia belum kembali ke titik yang pernah dicapai sebelumnya. Negeri ini bahkan Tetap jauh dari Sasaran yang sempat dicanangkan, yakni meraih skor IPK di Bilangan 50.
Oleh karena itu, kita harus mengatakan bahwa Terdapat begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Presiden Prabowo Subianto selaku panglima pemberantasan korupsi. Apalagi Terdapat penurunan skor pada tiga sumber data IPK 2024.
Indikator pertama ialah penggunaan sumber daya publik Buat kepentingan pribadi. Kedua, korupsi politik yang melibatkan tiga rumpun kekuasaan. Ketiga, penyuapan kegiatan bisnis seperti ekspor, impor, dan perolehan kontrak publik Tetap marak terjadi.
IPK 2024 memang naik, tetapi ketiga indikator tersebut juga sangat krusial Buat diperbaiki. Penggunaan anggaran negara Sebaiknya diperuntukkan kepentingan rakyat, jangan disalahgunakan oleh pejabat Buat keuntungan pribadi.
Korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat merusak sendi-sendi demokrasi sehingga tentu saja harus Dapat dibasmi. Situasi di dunia usaha juga mesti dibuat transparan, mudah, dan Niscaya. Jangan Terdapat ruang gelap dan kotor yang malah menghambat sektor bisnis.
Sejauh ini Prabowo sudah menunjukkan sikap yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Ia berang ketika Terdapat terdakwa kasus korupsi divonis rendah. Prabowo juga berjanji akan menindak siapa pun yang Bukan sejalan dengan prinsip pemerintahan yang Rapi dari korupsi dan penyelewengan. Ultimatum itu disampaikan Demi menghadiri acara 102 tahun Nahdlatul Ulama di Jakarta, 5 Februari Lampau.
Penegasan itu kembali disampaikan dalam Lembaga International World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (13/2). Prabowo berjanji akan menggunakan segala kewenangannya Buat memberantas praktik korupsi yang levelnya sudah sangat mengkhawatirkan.
Tetapi, janji hanyalah janji Tamat ia akhirnya mewujud dalam tindakan. Publik kini menanti akankah skor IPK pada tahun-tahun mendatang Maju membaik, bahkan Tamat menembus Bilangan 50 seperti yang pernah ditargetkan. Tanpa itu, janji yang telah terucap akan berakhir menjadi ilusi.
