Ilustrasi. Foto: dok MI.
Jakarta: Punya rumah mungkin tak Kembali sekadar mimpi bagi mereka yang membutuhkannya, apalagi Kepada kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejatinya, setiap orang berhak Mempunyai rumah yang layak agar pondasi kehidupan lebih Berkualitas.
Adalah program tiga juta rumah besutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memungkinkan mereka punya tempat Kepada berteduh. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini dibuat Kepada masyarakat yang kurang Pandai. Pun demikian, program ini dilakukan Kepada mengentaskan kemiskinan melalui misi Asta Cita.
Program 3 juta rumah diharapkan Pandai menjadi salah satu instrumen pengentasan rakyat dari kemiskinan di era Presiden Prabowo Subianto. Program itu ditargetkan Pandai menekan Bilangan kemiskinan hingga 1,8 persen pada 2025.
“Program 3 juta rumah salah salah satu prinsip keadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar negara mendukung masyarakat. Ini adalah landasan munculnya program 3 juta rumah Kepada mengentaskan rakyat miskin,” tutur Personil Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, Demi Obrolan Perhimpunan Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertajuk Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, Jumat, 20 Desember 2024.
Rumah juga Mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun Indonesia seutuhnya. Hal ini mencuat dalam dasar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari dua hal:
- UUD 1945 pasal 28 huruf h telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup Berkualitas dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
- Jaminan atas hak bertempat tinggal juga ditegaskan kembali dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Orang dan UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Program 3 juta rumah akhirnya dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024. Para penerima rumah gratis ini diutamakan MBR yang belum Mempunyai hunian, mulai dari TNI-Polri berpangkat rendah, ASN golongan Rendah, guru berpenghasilan rendah, hingga berbagai komponen masyarakat yang heterogen. Tak sekadar punya rumah, meski gratis, penerima rumah akan mendapatkan sertifikat. Kendati status kepemilikan rumah Tetap dalam penyusunan.
Pemerintah pun gerak Segera menjalankan program 3 juta rumah ini. Kebijakan demi kebijakan di sektor perumahan disiapkan, termasuk intervensi Kepada berbagai lapisan. Mulai dari Donasi renovasi, kepemilikan rumah, fasilitas perpajakan, hingga skema sewa. Sekalian sektor berjibaku, dari perbankan, pengembang, hingga institusi pemerintah agar program ini terlaksana. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pun turut berpartisipasi.
Ilustrasi perumahan di perkotaan. Foto: dok MI/Ramdani.
3 Menteri Duduk Bareng Bahas Program 3 Juta Rumah
Tak Mau berleha-leha, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Berbarengan BTN duduk Berbarengan memaparkan berbagai solusi dan memacu realisasi program 3 juta rumah. Pembahasan mengupas Variasi solusi permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti Kepada meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Kepada memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri Kepada membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah Kepada mengurangi harga jual rumah.
“Apabila pembagian tanah Pandai gratis dan murah, Lampau efisiensi Pandai dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program tiga juta rumah ini Pandai meningkatkan omzet para pengembang secara luar Normal. Tahun depan, saya berani bilang banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan Berkualitas di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang Kepada mempersiapkan diri Berkualitas-Berkualitas,” ujar Maruarar, Sabtu, 9 November 2024.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tertentu Kepada MBR. Tentunya rencana penghapusan BPHTB Kepada MBR, akan disosialisasikan Berbarengan seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.
“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling Lamban 10 hari agar retribusi PBG dihapus Tertentu Kepada MBR, supaya Kagak Eksis kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat, program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta Pemda Kepada bangun gerakan kesetiakawanan sosial Kepada membantu yang Kagak Pandai,” tutur Tito.
Lain Kembali Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Dia akan meminta pengembang Kepada membangun fasilitas Lazim dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang Kagak taat.
Usulan BTN di Program 3 Juta Rumah
Direktur Primer BTN Nixon Napitupulu memaparkan usulannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Kepada rumah subsidi. Hal ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan Kepada memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama Kepada MBR.
Dukungan BTN Kepada Program Tiga Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan Berkualitas. Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, dengan penyaluran KPR Subsidi oleh BTN telah mencapai Nyaris dua juta unit rumah.
“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan Kepada meningkatkan penyaluran Sasaran tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau Donasi pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan Kepada alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon, Rabu, 15 Januari 2025.
Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN Kepada pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025. Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan Kepada 2025 sebesar Rp28,2 triliun Kepada 220 ribu unit, Subsidi Donasi Fulus Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar Kepada 240 ribu unit, Subsidi Selisih Tumbuh (SSB) sebesar Rp4,52 triliun Kepada 743.940 unit, dan Biaya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun Kepada 14.200 unit.
Nixon sebelumnya menyampaikan kombinasi skema selisih Spesies Tumbuh (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena Kagak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, Nyaris 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.
Demi menunjang itu, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN, yang Normal dikenal dengan CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru Kepada pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.
“Memasuki 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi Kepada penguatan kapasitas dan kapabilitas tim sales KPR nonsubsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih Berkualitas. Upaya ini merupakan Figur konsistensi kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan Kenalan developer. Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah Krusial BTN Kepada memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah,” ujar Hirwandi Demi membuka Kick Off New Sales Force Management KPR nonsubsidi, dikutip Senin, 3 Februari 2025.
Direktur Primer BTN Nixon Napitupulu. Foto: dok BTN
Program 3 Juta Rumah Rangkul Sekalian Masyarakat
BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan Kepada Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon Tumbuh yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.
Selain menerbitkan obligasi, BTN berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut Kepada menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga Biaya yang didapatkan dapat digulirkan kembali Kepada pengajuan KPR selanjutnya.
Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi Kepada program tiga juta rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen Kepada menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang Demi ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. Hal ini merupakan upaya BTN Kepada menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.
