TAK banyak politikus yang menempuh jalan zigzag seperti Anies Baswedan. Sebelum drama pilkada DKI Jakarta 2017, Anies merupakan tokoh protagonis yang di dalam dirinya melekat semua atribut yang diidamkan semua orang: mantan aktivis mahasiswa, intelektual muda jebolan Amerika, rektor Universitas Paramadina, dan seabrek peran positif lainnya.
Majalah top Amerika, Foreign Policy, tahun 2008, mendapuknya sebagai salah satu dari 100 intelektual publik dunia. Mengertin 2009, World Economic Perhimpunan memasukkan namanya dalam Young Dunia Leaders. Seolah tak mau ketinggalan, April 2010, Majalah Foresight, merilis laporan khusus bertajuk 20 Persons 20 Years. Nama Anies masuk daftar 20 nama dari seluruh benua yang harus ditimang-timang.
Foresight menulis, “He is a moderate muslim who consistently stands in the middle, not affiliated with any political party or group.” Anies menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang masuk daftar bergengsi tersebut bersama Vladimir Putin (Russia), David Miliband (UK), Hugo Chávez (Venezuela), dan Rahul Gandhi (India).
Atribut sebagai tokoh intelektual publik, yang melampaui sekat-sekat politik partisan, masih melekat pada saat Anies sedikit banyak bersentuhan dengan politik praktis. Mengertin 2010, namanya sempat terpatri di memori publik sebagai deklarator ormas Nasional Demokrat yang kemudian ‘melahirkan’ Partai NasDem.
Jelang pemilu legislatif 2014, Anies mengagetkan publik dengan pilihannya ikut serta dalam konvensi capres yang dihelat Partai Demokrat. Gagal maju dalam Pilpres 2014, Anies tampil sebagai juru bicara dan timses pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Jabatan Menteri Pendidikan dan Budaya pun digenggamnya hingga 2016. Pendek kata, Anies tak pernah kehilangan panggung, meski semesta kadang tak mendukungnya. Menariknya, Anies selalu mampu menjaga citra sebagai intelektual par-excellence yang nonpartisan dan inkusif.
Tetapi, citra sebagai tokoh moderat dan inklusif di atas tercederai sejak Anies maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Pada saat rivalnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersandung kasus Al-Maidah, banyak pihak yang berharap Anies ikut meredakan suasana. Pertarungan boleh memanas, tapi sebagai intelektual publik yang moderat banyak pihak yang berharap Anies meniru langkah John McCain.
Begitu kampanye Pilpres 2008, seorang ibu yang menjadi loyalis capres dari Partai Republik, menuduh Obama sebagai seorang Arab yang tak dapat dipercaya. McCain bisa saja membiarkan sentimen anti-Arab berkembang dan mendegradasi elektabilitas Obama. Terlebih lagi, elektabilitas McCain memang selalu tertinggal dari Obama. Tapi, bukan jalan itu yang ditempuh McCain. Ia rebut mikrofon dari perempuan itu seraya berkata, “Obama seorang yang baik, patriot, dan tak perlu ditakuti. Saya punya banyak perbedaan fundamental dengannya. Tapi, kita harus saling menghormati. Inilah politik adiluhung yang seharusnya dilakukan di Amerika.”
Tapi, memang Anies bukanlah McCain, dan Indonesia bukanlah Amerika. Alih-alih meredakan emosi massa jelang demo-demo besar anti-Ahok, yang terlihat Anies justru terkesan membiarkan amarah itu menyala, dan tentu saja mengambil insentif elektoral darinya. Anies juga mengunjungi tokoh-tokoh islamis yang selama ini menjadi motor penggerak anti-Ahok, termasuk Rizieq Shihab. Inilah titik balik branding Anies dari tokoh moderat yang sebelumnya memosisikan di tengah menjadi representasi tokoh baru Islam yang lebih bergerak ke ‘kanan’.
Perubahan branding ini tak mudah bagi Anies yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang inklusif, yang mendedahkan narasi ‘tenun kebangsaan’, tapi kemudian harus memainkan peran yang justru bertentangan dengan reputasi yang dibangunnya selama ini.
Anies sendiri bukan tak berusaha mempertahankan citra moderat dan berwawasan dalam pilkada Jakarta. Ia beberapa kali mengunjungi tokoh-tokoh agama lain untuk menegaskan komitmennya atas Jakarta yang majemuk. Dalam debat-debat calon gubernur, Anies juga rajin menawarkan paket kebijakan alternatif yang berbeda dengan Ahok, mulai dari program rumah DP 0 rupiah, tolak reklamasi, program transportasi terintegrasi dengan biaya serba Rp5.000, KJP Plus dan KJS Plus, penghentian penggusuran hingga partisipasi publik dalam pembangunan.
Apa boleh buat, citra sebagai tokoh ‘kanan’ sudah telanjur terpatri. Statemen Anies yang menyebut pilkada Jakarta putaran kedua bagaikan Perang Badar makin memperkuat kesan bahwa Anies memang berusaha memelihara sentimen agama demi mengalahkan Ahok.
Hasil exit poll Indikator Politik Indonesia menunjukkan dengan tegas pentingnya peran agama dalam mengantarkan kemenangan Anies di putaran kedua.
Dekat 60% pemilih Anies yang menggunakan haknya di putaran kedua pilkada Jakarta kemarin memilih karena didasarkan kesamaan agama. Hanya 10% pemilih Anies karena menganggap ia bisa membawa perubahan. Hanya 6% pemilih Anies yang memilih karena program, 6% memilih Anies karena orangnya pintar dan berpendidikan. Argumen-alasan lainnya kurang dari 6%. Sebagian besar pemilih Anies menilai ucapan Ahok mengenai Al-Maidah sebagai penistaan agama. Data-data empiris sulit menafikan fakta bahwa faktor agama berjasa besar mengantarkan Anies ke Balai Kota Jakarta.
Terlepas dari isu SARA, temuan exit poll juga menunjukkan bahwa 85% pemilih menilai kualitas pilkada DKI Jakarta sangat atau cukup jurdil; dan 88% pemilih puas dengan pelaksanaan perhelatan elektoral tersebut. Survei post-election yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 10-17 Mei 2017, dengan metode multistage random sampling terhadap 816 responden di seluruh Jakarta, juga menunjukkan kisaran yang sama mengenai kepuasan hasil pilkada.
Sekeliling 86% responden menerima keputusan Komisi Pemilihan Lazim (KPU) yang telah mengumumkan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru periode 2017-2022. Hanya 8% yang secara eksplisit menolak keputusan KPU. Kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap Anies-Sandi cukup baik. 75% warga yakin bahwa mereka mampu memimpin ibu kota dan 66% juga percaya Jakarta di bawah kepemimpinan mereka akan lebih baik. 79% warga Jakarta juga optimistik bahwa pasangan Anies-Sandi akan bisa bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo.
Ini merupakan modal psikopolitik penting bagi Anies-Sandi setelah dilantik resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur per 16 Oktober 2017. Oleh karena itu, tugas pertama dan utama yang harus dikerjakan Anies adalah merajut kembali benang silaturahim yang sempat terurai. Bagaimanapun pertarungan panjang di pilkada Jakarta kemarin menyisakan luka bukan hanya di kalangan elite, tapi lebih lagi di kalangan warga.
Rekonsiliasi ini jelas tak mudah mengingat polarisasi yang sedemikian dalam terjadi dalam berbagai lapis. Anies sendiri tentu tak lagi dipandang sama sebelum dan sesudah pilkada Jakarta. Tapi, penerimaan publik yang tinggi terhadap hasil pilkada Jakarta ialah modal penting bagi Anies sebagai pemimpin yang legitimate.
Selain itu, Anies dan Sandi tak perlu gengsi melanjutkan program Ahok dan Djarot yang dirasa positif dan memperbaiki kekurangan pendahulunya. Terlebih lagi, secara umum warga Jakarta, baik yang memilih Anies maupun Ahok, secara umum puas dengan kinerja Ahok-Djarot. Bahkan ketika Ahok-Djarot sudah kalah sekalipun, survei post-election Mei 2017 masih mencatat approval rating mereka di kisaran 75%. Ketika diperinci, 77% warga puas terhadap kinerja Ahok-Djarot dalam mengatasi banjir; 85% responden puas terhadap kinerja Ahok dalam menangani sampah. 72% warga puas terhadap implementasi proyek Mass Rapid Transportation dan 88% puas dengan ruang publik terbuka ramah anak. Kebijakan pendahulunya yang mendapat rating bagus di mata publik ini layak dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
Dengan melanjutkan program warisan Ahok dan Djarot bukan berarti menafikan program unggulan yang dirancang Anies. Survei menunjukkan sosialisasi program kredit rumah dengan DP 0 rupiah sudah cukup baik. Tetapi, baru 49% warga percaya bahwa program ini dapat direalisasikan jika nanti Anies-Sandi menjabat. Program Oke-Oce juga sudah cukup tersosialisasi. Kepercayaan warga terhadap realisasinya lebih tinggi (64%). Spesifik yang berkaitan dengan reklamasi, 65% warga tahu bahwa Anies-Sandi akan menghentikan. Tetapi, hanya 53% yang tahu yang juga percaya pasangan ini akan menghentikan.
Tampaknya, pasangan Anies-Sandi masih harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa janji-janji kampanye mereka benar-benar akan dilaksanakan. Dengan kerja keras mewujudkan janji-janji programatik dan kiat khusus menjalin rekonsiliasi dengan berbagai kalangan inilah Anies bisa mengembalikan reputasinya selama ini, yakni sebagai tokoh moderat dan milik semua.
