Ratusan Anggota Bogor meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang kebijakan penyegelan kawasan wisata di Distrik Puncak, Bogor. Anggota mengaku kebijakan tersebut menimbulkan Akibat sosial dan ekonomi yang serius di Distrik mereka.
Hal itu disampaikan Anggota Ketika menggelar audiensi dengan Member Komisi XI DPR Mulyadi pada Kamis siang, 9 Oktober 2025. Dalam kunjungannya, Mulyadi menerima keluhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak kebijakan penyegelan tersebut.
Mulyadi menyebut Anggota yang bergantung nasib dari kawasan wisata di kawasan Puncak sangat terdampak dengan kebijakan penyegelan tempat wisata di Distrik mereka. Pemerintah, kata Mulyadi, perlu Memperhatikan Dampak domino dari kebijakan tersebut.
“Ribuan kesempatan kerjanya hilang, dirumahkan, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian, Terdapat multiplayer effect, UMKM, persatuan hotel dan restoran juga komplain karena menurun omzet dan seterusnya. Belum Tengah yang Krusial, pendapatan Asal daerah dari sektor pajak daerah,” kata Mulyadi, dikutip dari tayangan Metro Pagi Primetime, Liputanindo, Jumat, 10 Oktober 2025.
Politisi Gerindra ini juga memperingatkan Apabila situasi ini Lanjut berlanjut, maka Nomor kriminalitas dan kemiskinan di Distrik tersebut dapat meningkat. Kepada itu, Mulyadi meminta Presiden Prabowo Kepada mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Tetapi, tetap mengedepankan penegakan hukum.
“Kami berharap Pak Presiden mengevaluasi ini sehingga masyarakat Bisa terselamatkan. Mereka Bisa berputar kembali roda ekonominya, pekerjaannya kembali dibuka dan seterusnya. Dan iklim investasi dan destinasi wisata sebagai Distrik unggulan di Kabupaten Bogor Bisa semakin kondusif,” tandasnya.
