Liputanindo.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan iuran yang disetor Indonesia ke Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas residen Amerika Perkumpulan (AS) Donald Trump, bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan.
“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Niscaya selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya Ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa kemarin.
Sejauh ini Purbaya belum memutuskan apakah Anggaran iuran itu akan mengambil jatah lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bila Rupanya anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari kapasitas fiskal di Kemenhan, Purbaya membuka Kesempatan realokasi anggaran.
“Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup, kami reorientasi. Yang Krusial adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” tuturnya.
Anggaran Kemenhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran itu digunakan Demi menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat Istimewa sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
Sebagai catatan, Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) Demi Gaza pada sela-sela acara World Economic Lembaga (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1) siang waktu setempat.
Sementara itu, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/1), Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan Tak Terdapat kewajiban bagi negara Personil Demi membayar Anggaran iuran Sekeliling 1 miliar dolar AS (Rp16,82 triliun).
Menlu RI menegaskan bahwa negara yang diundang dapat menjadi Personil Dewan Perdamaian selama tiga tahun.
“Jadi kalau misalnya (satu negara) ikut berpartisipasi (membayar Anggaran), itu artinya dia (Personil) permanen,” kata Sugiono, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah Indonesia akan ikut berkontribusi Anggaran kepada Dewan Perdamaian.