Liputanindo.id JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran belanja pemilihan Biasa per Oktober 2023 telah terserap sebesar Rp18,8 triliun dari pagu senilai Rp30,1 triliun pada tahun 2023.
“Anggaran ini tersebar pada 16 kementerian/lembaga, mulai dari Komisi Pemilihan Biasa (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11).
Baca Juga:
Tersangka Korupsi, Timnas AMIN Keberatan Eddy Hiariej Jadi Ahli PHPU Prabowo-Gibran
Isa mengungkapkan realisasi terbesar belanja pemilu Eksis pada dua lembaga Istimewa, Yakni KPU dan Bawaslu dengan serapan senilai Rp16,3 triliun. Tetapi, terdapat pula 14 kementerian/lembaga lainnya yang sudah melakukan belanja pemilu dengan serapan sebanyak Rp2,6 triliun.
Dengan belanja pemilu tersebut, ia menyampaikan terdapat kenaikan belanja modal pemerintah pusat yang tercermin pula dalam kenaikan belanja modal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi sebesar Rp247 triliun pada 2024 dari senilai Rp210 triliun pada 2023.
“Kami berharap eksekusinya pada tahun depan tetap berjalan Bagus. Sebagaimana disampaikan tadi, pada tahun ini Tiba bulan Oktober realisasi belanja modal tetap lebih tinggi dari tahun Lewat,” tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengestimasikan belanja pemilu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 0,2 persen pada 2023, sementara pada 2024 dapat meningkatkan perekonomian sebesar 0,25 persen.
Maka dari itu, pemilu telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi karena kegiatan tersebut biasanya Membikin belanja pemerintah, terutama yang terkait dengan pemilu meningkat cukup signifikan.
“Secara langsung dan Tak langsung ini juga memengaruhi kondisi masyarakat dan aktivitas ekonomi di masyarakat,” ucap Febrio.
Dampak langsung bagi belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi di masyarakat, kata dia, terjadi karena aktivitas kampanye. Apalagi akan terdapat banyak calon Personil legislatif yang mengikuti Pemilu 2024, Bagus dari pusat maupun kabupaten/kota. (HAP)
Baca Juga:
Tak Sekadar Kampanye, Jokowi Tegaskan Presiden Juga Boleh Memihak
