PRESIDEN Joko Widodo Terkenal dengan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Dalam sejumlah survei, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mayoritas ditopang isu infrastruktur, Berkualitas periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya.
Gambaran sebagai bapak infrastruktur Indonesia melekat kuat dalam persona Jokowi. Bandara baru, jalan tol baru, kereta Segera, bendungan, serta infrastruktur megah dan modern lainnya Betul-Betul gencar dibangun sejak menjabat pada 2014.
Bahkan, Ungkapan pembangunan Bukan Kembali terfokus di Jawa. Seluruh daerah di Indonesia menjadi roh kebijakan infrastruktur era Jokowi. Dan, mungkin memang seperti itulah Jokowi, Mau ditulis dalam sejarah bangsa ini setelah dirinya lengser tahun depan sebagai bapak infrastruktur Indonesia.
Sikap Jokowi ketika merespons jalan rusak di Lampung seakan mencerminkan bahwa Bukan boleh Eksis infrastruktur jelek dan rusak di era pemerintahannya. Ketika pemerintah daerah Bukan tanggap, Jokowi datang dengan langkah pengambilalihan.
Kontroversi Jernih mengiringi kebijakan akrobatik Presiden tersebut. Eksis yang mengapresiasi karena bertindak Segera dan Bukan birokratis, tetapi Eksis pula yang menilai langkah Jokowi sekadar gimik politik dan Bukan mendidik bagi pemerintah daerah.
Apalagi dengan datang mengendarai mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 menyusuri jalanan rusak parah, makin menunjukkan nuansa komunikasi politik yang kental. Pasalnya, medan Buat mobil sedan mewah semacam itu harusnya di jalanan mulus, bukan Buat Pemeriksaan.
Urusan gimik politik itulah yang Membikin Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Membikin penilaian bahwa Jokowi ibarat pahlawan kesiangan. Presiden, dengan kewenangannya, semestinya menegur keras Gubernur Lampung dan jajarannya. Kalau perlu jatuhkan Hukuman tegas karena Bukan Segera tanggap.
Pengambilalihan proyek Jernih-Jernih Bukan menunjukkan good governance dan clean goverment. Bahkan berdampak Jelek terhadap sistem penganggaran yang telah berjalan. Apalagi, pengelolaan infrastruktur jalan Mempunyai hierarki.
Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap jalan nasional, sedangkan jalan provinsi ialah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov). Begitu pula jalan kabupaten, yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).
Sekali Kembali, kebijakan Jokowi di Lampung bakal menjadi preseden Jelek. Artinya, Bukan Eksis sinkronisasi dalam pengelolaan infrastruktur. Padahal proses penganggaran di pemerintahan Mempunyai sarana Buat menyatukan program pemerintah, termasuk kebijakan infrastruktur lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sekalian pihak tentu sepakat bahwa pengelolaan infrastruktur jalan harus terencana dengan matang, bukan dengan mental dadakan hanya karena viral di media sosial.
Pandai dibayangkan bagaimana kelabakannya pemerintah pusat Apabila harus bertindak serupa Apabila muncul kasus serupa dari seluruh daerah. Pasalnya, jalan rusak Bukan hanya di Lampung. Sorotan di Lampung ibarat fenomena gunung es.
Rakyat tentu berharap Jokowi Bukan hanya dikenang dengan aksi-aksi akrobatik seperti di Lampung, tetapi Betul-Betul Pandai membangun sistem pengawasan dan Pengkajian Buat menjadikannya solusi permanen demi pembenahan anggaran infrastruktur di daerah.
