OKTOBER ini Kepolisian RI menjadi lembaga penegak hukum yang paling Bukan dipercaya publik. Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok ke 53%. Imej Polri berada paling buncit Apabila dibandingkan dengan pengadilan, Kejaksaan Mulia, dan bahkan KPK.
Bahkan dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Polri kalah jauh Apabila dibanding dengan TNI yang Mempunyai tingkat kepercayaan di masyarakat mencapai 90,9%. Anjloknya kepercayaan terhadap Polri terjadi sejak September akibat kasus Ferdy Sambo.
Tetapi, kasus itu bukan hanya mencoreng Polri akibat kekejian mantan Kadiv Propam tersebut, melainkan juga gaya hidup hedonis dirinya, istri, dan para bawahannya. Mulai fasilitas lift di rumah, mobil mewah, hingga koleksi barang branded.
Ironisnya, kemuakan masyarakat seolah Bukan juga menyentil Polri. Bahkan bukan saja Putri Candrawathi yang Lagi mengenakan tas dan jaket branded Ketika diproses, melainkan Ketua Tim Penyidik kasus itu juga keranjingan pamer. Dirtipidum Bareskrim Polri yang kini dipromosi menjadi Kapolda Kalsel, Brigjen Andi Rian Djajadi, tampil mengenakan jam Rp300 juta dan kemeja jutaan rupiah Ketika jumpa pers kasus itu.
Di sosmed, gaya hidup hedon bahkan Membikin geli karena sekaligus mempertontonkan dugaan Kategori Duit busuk. Hal ini memang sebenarnya bukan cerita baru di Korps Bhayangkara. Tetapi, kini masyarakat makin berang karena para Personil Polri pun sudah Bukan punya rasa malu Buat menutupi.
Maka Bukan heran Apabila Presiden Jokowi memberikan peringatan keras soal itu. Tetapi, tentunya kita Bukan naif bahwa pangkal penyakit hedon ini bukanlah sekadar dari gaya hidup kekinian. Polisi hedon sesungguhnya sudah dipupuk dengan perekrutan yang sarat sogokan. Ini bukan sekadar rumor Asal Mula sejumlah oknum sudah divonis pidana.
Salah satu yang Membikin geger ialah yang dilakukan Berbarengan-sama Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Sumsel Kombes (Purn) Soesilo Pradoto dan Ajun Komisaris Besar Syaiful Yahya. Mereka meraup Rp6,05 miliar dalam penerimaan calon siswa bintara Polri 2016. Pada Juli 2020, akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada keduanya.
Praktik serupa, tetapi Bukan terungkap, sangat mungkin sudah dan Lagi terjadi di banyak perekrutan calon bintara. Dengan budaya suap itu, Bukan heran Apabila Duit menjadi orientasi kerja banyak oknum polisi, bukan pengabdian jujur. Apalagi, sepanjang karier, para polisi ini harus mengikuti budaya setoran.
Misalnya gamblang diungkapkan mantan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur AKB Dalizon Ketika memberi keterangan di pengadilan atas kasus dugaan fee proyek Dinas PU-Pera Kabupaten Muba tahun anggaran 2019.
Dalizon yang didakwa menerima fee Rp10 miliar, mengungkapkan setoran wajib bulanan ratusan juta ke atasan. Dua bulan pertama ia wajib menyetor Rp300 juta ke Dirkrimsus Polda Sumsel, Ketika itu, Kombes Anton Setiawan. Selanjutnya, setoran naik Rp500 juta per bulan Tamat Dalizon menjadi kapolres.
Pada akhirnya, lingkaran setan ini menjadi bunuh diri sistemik Korps Bhayangkara. Nilai-nilai nurani dibunuh dengan mental curang sejak awal masuk institusi.
Maka Bukan heran Apabila Bukan sedikit polisi yang menjadi penjahat paling busuk dan licin. Mereka bukan sekadar membekingi bahkan menjadi otak di bisnis-bisnis kotor demi mengembalikan ‘modal awal’ dan menyuapi atasan. Makin mengerikan, karena sepak terjang mereka dilindungi dengan seragam cokelat.
Karena itu, perang melawan Hura-hura Polri sesungguhnya bukan perang sepele. Kapolri Jenderal Listyo Sigit harus sadar dan siap bahwa ini sangat mungkin menjadi perang terbesarnya.
Dari kasus Sambo, kita pun Dapat merasakan Apabila Polri telah menjadi institusi dengan banyak korps bayangan. Maka inilah saatnya Listyo membuktikan keberanian Buat mengakhiri Sekalian budaya korup Tamat ke akarnya. Ketidaksungguhan Listyo dalam menumpas pungli, suap, dan setor Dapat menjadi kejatuhan Polri yang sangat sulit dipulihkan. Kesungguhan itu harus dibuktikan dengan pemecatan bahkan pemidanaan oknum-oknum yang terlibat segala bentuk korupsi.