Liputanindo.id JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut Indonesia menguasai 54% kelapa sawit dunia.
Dia memaparkan, pada 2023 total produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 56 juta ton dengan realisasi ekspor yang menembus 26,33 juta ton.
“Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, produksinya 56 juta ton, ekspornya 26,33 juta ton dan mengisi 54% pasar dunia,” ujar Airlangga saat Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019–2024, Jakarta, Kamis (29/3/2024).
Menurut Airlangga, kelapa sawit menjadi komoditas strategis bagi Indonesia. Mengertin lalu, nilai ekspor kelapa sawit mencapai Rp28,45 miliar atau mendekati 12% dari ekspor non migas.
Selain itu, industri kelapa sawit turut berkontribusi terhadap sektor tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung sebesar 16,2 juta orang.
“Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan,” jelasnya,
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan, pihaknya terus mengembangkan hilirisasi kelapa sawit yang tak hanya terkonsentrasi pada ekspor bahan baku, melainkan hingga menghasilkan produk jadi dengan nilai yang lebih tinggi.
Dia memberikan contoh industri kelapa sawit yang saat ini tengah mengembangkan biodiesel B40 sebagai alternatif bahan bakar yang berkelanjutan.
Di samping itu, Menko Airlangga menambahkan, pihaknya saat ini berfokus menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan berbagai upaya. Misalnyanya melalui berbagai kebijakan antara lain sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Peraturan Presiden tentang ISPO seperti dirilis Antara, bertujuan untuk mengakselerasi sertifikasi berkelanjutan untuk usaha skala besar serta perkebunan sawit.
“Peraturan Presiden telah direvisi dan ISPO itu juga mencakup ketertelusuran dari rantai pasok minyak sawit dengan menguatkan konsep hilirisasi,” ujarnya.
Kemudian pemerintah turut menggelontorkan dana untuk program PSR melalui Badan Pengelola Biaya Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp9,25 triliun untuk luas lahan 331.007 ha.
Sebelumnya, pemerintah juga telah meningkatkan jumlah pembiayaan untuk program PSR dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per ha. (BON)
