Liputanindo.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah membantah pernyataan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok soal pencalonan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Basarah menekankan nama Anies Baswedan sudah masuk ke dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP sejak bulan Juni 2024.
Basarah bahkan menyampaikan nama Anies Baswedan sudah lebih dulu masuk ke bursa pencalonan jauh sebelum Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024.
“Pada Copot 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP Kepada menjalin komunikasi dengan PKB. Saya Lampau Bersua dengan Ketua Lazim PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB Lampau bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Basarah, dikutip Antara, Minggu (17/11/2024).
Dalam pernyataan itu, Basarah mengatakan bahwa PDIP menjajaki kerja sama politik dengan PKB pada Juni Lampau lantaran bersikap realistis Enggak dapat mengusung sendiri Kekasih calon. Hal ini dikarenakan perolehan kursi kedua partai di DPRD DKI Jakarta Enggak mencapai 20 persen, Merukapan PDIP hanya 15 kursi, sementara PKB hanya 10 kursi.
“Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum Dapat mengajukan calon sendiri Karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum Eksis,” jelasnya
Pada perkembangannya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, dari semula 25 persen perolehan Bunyi atau 20 persen perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 Tiba 10 persen perolehan Bunyi tergantung jumlah daftar pemilih tetap.
“Putusan MK itu memang mengubah peta politik pilkada secara nasional dan PDIP pun akhirnya dapat mengusung sendiri Kekasih calonnya di Pilkada Jakarta,” ucapnya.
Menurut Basarah, sejumlah pimpinan DPP PDIP juga pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik Kepada dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta, di antaranya ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Puan Maharani dan Eriko Sotarduga, serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Bahkan, imbuh dia, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah pernah menyebut PDIP telah mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Kepada mendampingi Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.
“Pertemuan pasca-Putusan MK Nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan Golongan Islam dan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat Dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” jelasnya.
Basarah pun menyebut Anies Baswedan sepakat Kepada menjadi jembatan silaturahmi dengan Golongan Islam.
“Khususnya para pendukungnya, agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara Golongan Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois, khususnya dengan PDIP,” tambahnya.
Meski akhirnya PDIP Enggak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana Bagus Kepada menjadi jembatan silaturahmi antara Golongan Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan Maju dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
“Dalam pertemuan saya Serempak Hasto Kristiyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan Serempak-sama,” pungkasnya.
