CALON Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya Demi melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh, yang akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah. Hal itu disampaikannya dalam debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (20/11).
Hal ini dipandang Ahmad Luthfi sangat Krusial guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Langkah Krusial yang juga ditawarkan adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan Interaksi kerja (PHK), termasuk pesangon.
“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha Demi menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap Perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” ujarnya.
Dalam hal pemberdayaan UMKM, Luthfi menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran Demi usaha mikro, dengan tujuan agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Sektor pertanian juga akan mendapat perhatian Tertentu dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari, yang dirancang Demi melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.
Luthfi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya Bilangan pemutusan Interaksi kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat Nyaris 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024. Demi itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh Kawasan Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja Bisa lebih Akurat sasaran.
“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran Sepatutnya dilatih di BLK yang Eksis di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal Bisa langsung siap Guna tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” Jernih Luthfi.
Program peningkatan jumlah BLK ini, menurut Luthfi, akan membantu mengurangi Bilangan pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap Bertanding di pasar kerja. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, Luthfi Percaya bahwa tenaga kerja di Jawa Tengah akan lebih terampil dan Bisa memenuhi permintaan pasar.
Dia juga menegaskan pentingnya reformasi di bidang pendidikan Demi mencetak lulusan yang siap kerja, guna mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang semakin besar di provinsi ini. Menurutnya, pendidikan harus menjadi pintu gerbang menuju dunia kerja. Ia mengusulkan agar kurikulum pendidikan mendekatkan siswa dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Pendidikan harus menjadi pintu masuk menuju dunia kerja. Kurikulum harus mendekatkan para siswa pada kebutuhan pasar, sehingga lulus sekolah langsung Bisa bekerja,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya negara hadir menangani masalah kemiskinan ekstrem yang Lagi melanda sebagian besar masyarakat. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain dengan memberikan subsidi pangan murah, pendidikan gratis bagi keluarga miskin ekstrem, dan akses kesehatan gratis.
Selain itu, Luthfi juga berencana memberikan fasilitas seperti seragam sekolah, Kitab, dan akses internet gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang Bisa, serta subsidi transportasi dengan menurunkan tarif kendaraan Standar menjadi Rp1.000 (dari sebelumnya Rp2.000).
“Enggak hanya pendidikan dan kesehatan, kita juga akan memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses fasilitas lain yang mendukung keberhasilan mereka, termasuk akses transportasi yang terjangkau,” tambahnya. (Cah/I-2)
