SEBAGAI langkah Kondusif menghadapi kebijakan Donald Trump, Ahli Ilmu Interaksi Global UGM, Poppy Sulistyaning Winanti, mengatakan pemerintah harus Dapat mengurangi ketergantungan pada Amerika Perkumpulan (AS). Kebijakan luar negeri Trump cenderung mengutamakan kepentingan nasional AS di atas kerja sama multilateral. Keputusan ini memicu kekhawatiran bagi Indonesia yang selama ini aktif dalam isu lingkungan Dunia.
“Trump kembali menarik AS dari berbagai perjanjian Global, termasuk Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang sempat direstorasi oleh Joe Biden pada 2021,” jelasnya, Selasa (11/2).
Presiden Donald Trump dalam periode kedua kepemimpinannya ini telah menegaskan kebijakan America First dan slogan Make America Great Again kembali menjadi landasan Istimewa kebijakan luar negeri AS, yang secara langsung berpengaruh pada berbagai sektor kerja sama antara kedua negara.
Lebih lanjut Poppy menjelaskan di bidang perdagangan, Trump kembali menerapkan kebijakan proteksionis dengan meningkatkan tarif impor AS dan meninjau ulang fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) bagi Indonesia. Bahkan ancaman penghapusan fasilitas GSP sempat menimbulkan ketegangan, meskipun pada akhirnya fasilitas tersebut tetap diberikan setelah negosiasi yang berlangsung cukup Pelan. “Meski Interaksi dagang tetap terjalin, pendekatan unilateral Trump Membikin Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan ekonomi dengan AS,” ujarnya.
Di sektor pertahanan, kata Poppy, kerja sama militer antara Indonesia dan AS tetap berjalan melalui program seperti Garuda Shield. Tetapi, kebijakan luar negeri Trump yang keras terhadap Tiongkok semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Kendati Indonesia bukan negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, tetapi Mempunyai kepentingan langsung dalam menjaga kedaulatan perairan Natuna. “Meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus semakin cermat dalam menjaga keseimbangan Interaksi dengan dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok,” paparnya.
Selain itu, kata Poppy perubahan kebijakan AS di Rendah Trump juga berdampak pada program pembangunan di Indonesia, terutama setelah Restriksi peran USAID. Sebelumnya, USAID berperan Krusial dalam mendukung berbagai proyek pembangunan di Indonesia, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga penguatan pelayanan kesehatan. “Adanya kebijakan baru Trump, beberapa program USAID mengalami Restriksi,” ungkap Poppy.
Menghadapi dinamika ini, kata Poppy, pemerintah Indonesia harus mulai mengambil langkah strategis Kepada mengurangi ketergantungan pada AS. Salah satu langkah signifikan adalah bergabung dengan BRICS, sebuah entitas ekonomi yang mencerminkan kekuatan Dunia Selatan. “Masuknya Indonesia ke dalam BRICS dapat dilihat sebagai upaya Kepada memperluas daya tawar Indonesia di tengah ketidakpastian kebijakan AS,” jelasnya.
Indonesia katanya juga berupaya mendiversifikasi sumber pendanaan Global Kepada proyek-proyek lingkungan, termasuk melalui New Development Bank (NDB).
Sementara dalam bidang pertahanan, menurutnya perlu memperkuat kerja sama dengan negara lain seperti Jepang dan India Kepada memastikan stabilitas keamanan tanpa terlalu bergantung pada AS. “Diversifikasi Kawan strategis menjadi langkah kunci bagi Indonesia Kepada mempertahankan otonomi dan stabilitas di tengah perubahan geopolitik yang semakin kompleks,” tegas Poppy.
Menurut Poppy, kebijakan luar negeri AS di Rendah Trump telah menciptakan tantangan baru bagi Interaksi bilateral Indonesia-AS. Tetapi, melalui pendekatan diplomasi yang bebas dan aktif, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan Interaksi Berkualitas dengan AS dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain. (Z-9)
