Liputanindo.id – Ahli Hukum Pidana dari Universitas ST Thomas Medan, Berlian Simarmata mengatakan, penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) merupakan hal yang wajib dilakukan lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Menurutnya, kewajiban ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 Pahamn 2015.
Hal itu Berlian sampaikan menanggapi sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan IP, tersangka kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) serta akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT Angkutan Sungai Biayau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Persero di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (17/9).
Salah satu pokok materi yang dipersoalkan dalam gugatan itu ialah tidak adanya SPDP yang diterima IP setelah menyandang status tersangka dari KPK. Dalam persidangan, tim kuasa hukum IP membawa sejumlah dokumen dan bukti tertulis untuk membantah dalil KPK dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.
“Jadi di putusan MK itu dikatakan penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau perlapor paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan itu lah isi putusan MK. Jadi penyidik dikatakan wajib,” kata Berlian dalam keterangannya dikutip Rabu (18/9/2024).
Dia juga mengingatkan konsekuensi dari sikap KPK yang belum menyerahkan SPDP kepada para tersangka dalam kasus korupsi proses KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tersebut. Salah satunya adalah tidak sahnya proses hukum yang dilakukan KPK, baik dalam proses pemeriksaan hingga penetapan tersangka terhadap pihak terlapor.
“Maka konsekuensinya menurut saya dan sering saya katakan di pengadilan kalau tidak dilakukan maka segala sesuatu yang didasarkan kepada sprindik yang bersangkutan menjadi tidak sah, jadi kalau berdasarkan sprindik tersangka diperiksa ya pemeriksaannya tidak sah, hasilnya tidak sah kalau SPDP itu tidak disampaikan,” tegas Berlian.
Berlian mengungkapkan alasan pentingnya penyerahan SPDP terhadap pihak terlapor atau tersangka, yakni untuk memberi kepastian hukum terhadap jaksa penuntut umum, terlapor, maupun pelapor.
“Iya ini untuk menjamin kepastian hukum karena kalau sudah keluar sprindik orang menjadi tersangka atau sudah ditetapkan sebagai tersangka maka terbuka peluang untuk dilakukan upaya-upaya paksa yang bisa melanggar hak-hak si tersangka itu,” jelas dia.
Oleh karena itu, Berlian menekankan, jika tindakan KPK yang belum juga menyerahkan SPDP kepada para tersangka dalam kasus tersebut jelas membuat proses hukum yang berjalan di lembaganya menjadi tidak sah.
“Nah, maka itu harus segera disampaikan supaya ada kontrol satu sama lain,” ujarnya.
Berlian menilai, putusan MK yang mengatur penyerahan SPDP bertujuan membatasi sikap kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum. Termasuk, memberi ruang bagi pihak berperkara dalam hal ini tersangka untuk memperjuangkan hak-hak konstitusinya dengan mengajukan gugatan praperadilan.
“Jadi ada kepastian bagi penuntut umum, ada kepastian dari pelapor, ada kepastian dari terlapor sudah sampai sejauh mana kasusnya. Kalau tidak disampaikan, terlapor kan tidak tahu kasusnya sudah di mana, jadi artinya mau mempersiapkan pembelaan diri pun jadi tidak terpikir orang dia tahu kasusnya sampai di mana,” ungkap Berlian.
