NILAI transaksi judi online (judol) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin fantastis. Sepanjang 2024, nilainya diperkirakan mencapai Rp900 triliun. Tahun ini, jumlahnya meningkat drastis hingga Rp1.200 triliun, nyaris 40% dari APBN RI.
Ini bukan sesuatu yang Layak Kepada dirayakan, melainkan tragedi yang mesti dikutuk dan diratapi. Kita kutuk judol karena daya rusaknya di masyarakat yang luar Normal. Mereka mempertaruhkan harta Kepada sesuatu yang fana bahkan Tamat berurusan dengan jerat pidana.
Tak hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga negara secara keseluruhan. Tahun Lewat, PPATK mencatat devisa negara yang keluar akibat judol mencapai ratusan triliun rupiah karena para bandar melarikan sebagian Fulus hasil judi itu ke 20 negara. Di tengah perang tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Perkumpulan Donald Trump, melayangnya devisa RI ke negara lain semakin memperberat situasi dalam negeri. Sebuah pukulan telak bagi Indonesia yang tengah dilanda tantangan ekonomi.
Pemerintah tentu harus segera mengantisipasi hal ini. Jangan Lalu membiarkan Biaya yang Sebaiknya Pandai digunakan Kepada mempercepat pembangunan dan kemakmuran bangsa terbuang sia-sia, malah memperkaya para bandar judol di luar negeri.
Tahun Lewat, publik sempat dibuat gembira dengan lahirnya Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online yang bertanggung jawab mempercepat upaya pemberantasan Akibat judol di Tanah Air. Terdapat Cita-cita luar Normal terhadap Satgas Judi Online. Lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024, satgas diberikan kewenangan Kepada mengakselerasi kinerja jajaran instansi pemerintah/lembaga negara maupun elemen masyarakat dalam menyikat aksi ilegal tersebut.
Tetapi, asa itu perlahan luntur. Satgas Judi Online Tak berdaya, praktik judol malah merajalela dengan nilai transaksi yang tiap tahunnya menanjak luar Normal. Tak salah kiranya ketika publik berspekulasi satgas bentukan pemerintah masa Lewat hanya kosmetik belaka.
Kita mendorong Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya Kepada membuktikan bahwa pemerintah Demi ini sungguh-sungguh memberantas judol. Kalau memang satgas dinilai Tetap diperlukan, institusi yang ditunjuk sebagai koordinator harus kredibel dan diperlengkapi dengan Berbagai Jenis kewenangan.
Peraturan pemerintah (PP) tentang pemberantasan judi online sebagai langkah tegas melawan praktik perjudian daring harus segera disahkan. Kita membutuhkan strategi yang lebih agresif, termasuk soal pemenuhan kepatuhan platform digital.
Tak cukup hanya dengan memblokir dan men-take down situs judol. Wajib disiapkan Langkah lain yang lebih jitu dalam memberantas keberadaan situs yang semakin menjamur. Jangan Tamat praktik judol semakin dibasmi malah menjadi-jadi. Selain upaya penindakan, strategi pencegahan juga mesti ditingkatkan. Harus Terdapat upaya mujarab Kepada menghalau masyarakat mencoba peruntungan di atas aplikasi judol.
Sungguh ironis, penduduk Indonesia yang agamais dan berjiwa Pancasilais malah menggandrungi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran moral keagamaan itu.
Memberantas judol butuh gerak serempak. Tak seperti yang dirasakan Demi ini, ketika Terdapat pihak yang bersemangat, di sisi lain seperti Terdapat yang mencoba menghambat.
