PENAMBAHAN anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dinilai merupakan sinyal bahwa proyek IKN akan tetap menjadi prioritas pemerintahan baru. Itu juga dianggap dapat melunakkan keraguan terhadap keberlangsungan proyek tersebut.
Baca juga : Pemerintah Perluas Basis Investor Domestik untuk Pembiayaan APBN 2025
“Dengan adanya penambahan (anggaran OIKN) ini juga memberikan sinyal bahwa IKN diminta menjadi program prioritas untuk pemerintahan mendatang,” ujar Analis Primer Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor saat dihubungi, Senin (9/9).
Secara proporsi, pemerintahan saat ini telah menetapkan sumbangsih APBN terhada pembangunan IKN sebesar 20% dari total kebutuhan pendanaan. Hal itu menurut Reyhan juga merupakan sinyal dari pemerintah sekaligus meyakinkan calon investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Bagian 20% dari APBN terhadap total kebutuhan pendanaan pembangunan IKN juga dinilai wajar. Pasalnya, uang negara itu dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur dasar yang berpotensi menjadi pemantik minat investor.
Baca juga : DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun
“Pemerintah memang wajib menyediakan infrastruktur dasar, termasuk akses sarana air bersih, tempat tinggal, transportasi, dan pertahanan serta keamanan. IKN harus memiliki standar pertahanan dan keamanan dengan kualitas yang tidak kalah dengan Daerah Tertentu Jakarta karena merupakan pusat pemerintahan. Dampaktivitas realisasi anggaran pada sektor ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun IKN,” jelas Reyhan.
Sementara dari segi momentum, Kementerian/Lembaga saat ini juga masih melakukan negosiasi anggaran dengan DPR sebelum UU APBN disahkan. Menurutnya, itu dapat menjadi ruang dan sarana untuk menyediakan anggaran bagi pemerintahan baru guna mengeksekusi program unggulan, termasuk melanjutkan pembangunan IKN.
“Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah mengatakan bahwa anggaran yang dimasukkan dalam rancangan APBN 2025 memang merupakan baseline sehingga membuka ruang bagi program prioritas dari pemerintahan yang baru,” jelas Reyhan.
“Obrolan soal prioritas pemerintahan mendatang sudah berjalan di internal pemerintahan sekarang terutama setelah pengangkatan Wamenkeu Thomas Djiwandono. Salah satu sinyal tersebut adalah masuknya anggaran Makan Bergizi Gratis,” tambahnya.
Tetapi dinamika penganggaran untuk digunakan oleh pemerintahan baru masih cukup tinggi. Apalagi secara historis, kata Reyhan, pemerinta baru kerap mengubah postur APBN di setiap awal masa pemerintahan. (Mir/M-4)
