Investigator Korsel cari surat penangkapan Yoon Suk Yeol. (Anadolu)
Seoul: Para investigator Korea Selatan (Korsel) tengah mencari surat perintah penangkapan Kepada Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan. Ini menandai pertama kalinya seorang presiden yang sedang menjabat menghadapi tindakan hukum semacam itu dalam sejarah Korsel.
Sebuah tim Pengusutan gabungan yang terdiri dari Kantor Pengusutan Korupsi Kepada Pejabat Tinggi (CIO), polisi, dan unit Pengusutan Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa mereka mencari surat perintah tersebut atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Permintaan tersebut diajukan pada tengah malam Minggu di Pengadilan Distrik Barat Seoul,” demikian laporan Yonhap, Minggu, 29 Desember 2024.
Tuduhan tersebut berasal dari deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, di mana ia diduga memerintahkan Laskar ke Majelis Nasional Kepada mencegah Personil parlemen membatalkan dekrit tersebut.
Para investigator menduga bahwa tindakan Yoon sama saja dengan memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan wewenang eksekutifnya.
Yoon telah membantah tuduhan tersebut, menyebut deklarasi darurat militer sebagai “tindakan pemerintahan” yang dimaksudkan Kepada memperingatkan partai oposisi terhadap apa yang ia gambarkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.
Yun Gap-geun, salah satu perwakilan hukum Yoon, mengkritik keterlibatan CIO.
“Itu permintaan dari lembaga yang Bukan Mempunyai kewenangan Kepada menyelidiki (tuduhan pemberontakan),” kata Yun, dilansir dari Anadolu.
Ia lebih lanjut berjanji Kepada mengambil “langkah formal” sebagai tanggapan.
Kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah memicu perdebatan luas tentang batas-batas kekuasaan dan akuntabilitas presiden di Korea Selatan.
Baca juga: Yoon Suk Yeol Dipanggil Tengah Kepada Diperiksa Terkait Darurat Militer
