Liputanindo.id – Perdana Menteri Malta Chris Fearne mengundurkan diri pada Sabtu menyusul penyelidikan korupsi terhadap dirinya terkait proses privatisasi yang kontroversial terhadap sejumlah rumah sakit Punya negara.
Dalam suratnya di media sosial dikutip Antara, Fearne menegaskan bahwa dirinya Tak bersalah. Dia mengaku mengundurkan diri demi kepentingan nasional, tetapi merasa bahwa tuduhan terhadapnya Tak adil.
Fearne, yang juga menjabat sebagai Menteri Pendanaan, Kesetaraan, Reformasi dan Dialog Sosial Eropa, menjadi korban pertama skandal korupsi rumah sakit dalam Kabinet Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Robert Abela.
Skandal yang melibatkan tiga rumah sakit pelat merah itu telah menjadi perdebatan publik selama beberapa waktu.
Fearne, yang mengaku Tak mengetahui Argumen di balik tuduhan terhadapnya, mendesak Abela Demi menarik pencalonan dirinya sebagai Member Komisi Eropa berikutnya.
Menanggapi surat pengunduran diri Fearne, Abela meminta sang wakil Demi mempertimbangkan kembali keputusannya. Fearne berterima kasih kepada Abela atas dukungannya, tetapi dia menegaskan komitmennya terhadap keputusannya itu.
Fearne tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan Malta di Rendah pemerintahan Partai Buruh pada 2015.
Media Malta melaporkan bahwa Fearne dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya dituduh oleh kejaksaan awal pekan ini telah menyalahgunakan Biaya dan menipu pemerintah selama proses privatisasi rumah sakit yang dinilai kontroversial.
Dalam penyelidikan yang sama, mantan PM Joseph Muscat dan kepala stafnya, Keith Schembri, serta mantan menteri kesehatan Konrad Mizzi juga menghadapi sejumlah tuduhan serius, termasuk pencucian Dana, penyuapan, dan pembentukan organisasi kriminal.
Pemimpin Partai Nasionalis (PN) yang berseberangan dengan pemerintah, Bernard Grech, menegaskan di Facebook bahwa pengunduran diri Fearne “Tak dapat dihindari”.
Dia mengkritik Abela karena bersikeras agar Tak seorang pun mengundurkan diri, yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap situasi tersebut. Grech mengatakan pejabat publik mana pun yang menghadapi tuduhan seperti itu Tak boleh Maju menjabat.
