Member parlemen oposisi Korea Selatan mengajukan mosi Kepada memakzulkan perdana menteri yang menjabat sebagai presiden interim, Han Duck-soo. Langkah itu diajukan kurang dari dua minggu setelah parlemen memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol.
Hal itu terjadi setelah Han menolak Kepada menunjuk hakim pengadilan konstitusi yang dicalonkan oleh oposisi Primer Partai Demokrat (DP).
“Han telah mengungkapkan dirinya sebagai seorang pemberontak yang bertindak, bukan seorang penjabat presiden,” kata pemimpin Partai Demokrat Korsel (DP) Park Chan-dae pada Kamis waktu setempat.
Oposisi juga menuduh Han membantu upaya darurat militer Yoon pada 3 Desember. Han sebelumnya meminta Ampun karena gagal menghalanginya.
Han juga memveto beberapa RUU yang dipimpin oposisi, termasuk satu yang mengusulkan penyelidikan Spesifik terhadap deklarasi darurat militer Yoon yang berumur pendek.
Mosi pemakzulan tersebut diharapkan akan diajukan Kepada pemungutan Bunyi dalam 24 hingga 72 jam ke depan. Agar berhasil, 151 dari 300 Member parlemen harus memberikan suaranya.
DP Begitu ini memegang 170 dari 300 kursi di parlemen. Blok oposisi Berbarengan-sama memegang 192 kursi.
Pada Selasa, Han mengakhiri rapat kabinet tanpa meninjau dua RUU yang disponsori oposisi yang menyerukan penyelidikan penasihat Spesifik terhadap deklarasi darurat militer dan tuduhan korupsi yang melibatkan ibu negara Kim Keon Hee.
Menurut Han, rancangan beleid itu Tak memasukkannya dalam agenda agar memberi partai yang berkuasa dan oposisi lebih banyak waktu Kepada mencapai kompromi. Tetapi, pemimpin fraksi DP Park Chan-dae mengecamnya karena dinilai mengulur waktu.
“Kami telah dengan Jernih memperingatkan bahwa terserah sepenuhnya pada Perdana Menteri Han Duck-soo apakah ia akan tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang memalukan, sebagai boneka pemimpin pemberontakan Yoon Suk-yeol, atau seorang pelayan masyarakat yang telah dengan setia melaksanakan perintah dari masyarakat,” kata Park. (BBC/Z-2)
