Liputanindo.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengganti sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di lima pelabuhan pada besok Rabu (28/1). Purbaya berpesan agar jajaran direksi banyak berdoa.
“Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok,” kata Purbaya, dikutip Antara, Selasa (27/1/2026).
Dia merinci perombakan itu akan dilakukan terhadap pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara; Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Batu Ampar, Batam; dan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
Perombakan itu, kata dia, Enggak menyasar Sekalian pejabat. Menkeu akan mempertimbangkan rencana restrukturisasi secara selektif, Berkualitas terkait pejabat yang diganti maupun keputusan yang akan diambil terhadap pejabat terkait.
“Nggak (Sekalian pejabat). Sebagian dirumahkan, sebagian nggak. Tergantung doa mereka nanti malam,” tambahnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah memberikan sinyal perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat DJBC dalam waktu dekat. Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas Kepada memperbaiki kinerja institusi tersebut.
Menurut dia, langkah ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Pergantian sejumlah pejabat menjadi bagian dari upaya memastikan Sasaran penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai.
“Ini message (pesan) Kepada Kawan-Kawan Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan,” tuturnya.
Menkeu Memperhatikan sebenarnya sumber daya Orang di DJBC Mempunyai kemampuan yang Cakap, Tetapi Tetap perlu dorongan kuat agar kinerjanya optimal.
Menjawab pertanyaan terkait calon pengganti pejabat yang dirombak, Purbaya mengatakan rotasi bakal dilakukan di internal DJBC. Menurutnya, mendatangkan pejabat dari luar Malah membutuhkan waktu adaptasi yang lebih Pelan.
Selain DJBC, Purbaya juga menyinggung rencana perombakan di jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meski ia belum merinci lebih lanjut.