DIREKTUR Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Donald P Simanjuntak diminta diperiksa dalam kasus pemerasan Anggota negara (WN) Malaysia penonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 oleh 18 Personil. Pemeriksaan Donald karena atasan dari belasan Personil tersebut.
“Karena itu melibatkan banyak Polres, Kasat Narkoba masing-masing Polrestro dan Dirnarkoba Polda juga harus diperiksa,” kata pengamat Kepolisian Bambang Rukminto Demi dikonfirmasi, Senin (23/12).
Bambang mengatakan pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap atasan langsung dari oknum polisi tersebut. Bagus yang Terdapat di lapangan maupun secara struktur.
Di sisi lain, Bambang Tak memungkiri akan muncul isu setoran kepada pimpinan dalam aksi pemerasan tersebut. Pasalnya, atasan sebagai pengawasan langsung kepada Personil di lapangan dianggap telah membiarkan tindak pidana itu terjadi.
“Opini yang muncul di masyarakat akan seperti itu, karena fungsi atasan sebagai pengawas yang harusnya mengetahui kinerja bawahan melakukan pembiaran,” ujar pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.
Bambang Memperhatikan pembiaran atasan pada pelanggaran Tak masuk Intelek bila tanpa Terdapat kepentingan atau keuntungan yang diperoleh. Dia pun meyakini pungutan liar (pungli) bukan kesengajaan.
“Bagi penegak hukum yang memahami aturan, perilaku pungli adalah kesengajaan bukan keteledoran,” pungkasnya.
Sebelumnya, polisi mengamankan 18 personelnya yang diduga terlibat pemerasan Anggota Malaysia Demi menonton gelaran (DWP) 2024 di JIExpo, Kemayoran. Belasan polisi itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
“Adapun personel yang diamankan oleh Propam Polri Buat selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (21/12).
Trunoyudo mengatakan, pengamanan 18 personel itu merupakan langkah tindak lanjut atas keluhan Anggota Malaysia yang mendapatkan perlakuan Tak mengenakkan Demi gelaran DWP. Ia memastikan Polri Tak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh Personil, sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Polri juga dipastikan Tak akan memberi tempat bagi oknumnya yang mencoreng nama Bagus institusi. Korps Bhayangkara berjanji mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas. Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 sebelumnya digelar pada 13-15 Desember. Usai acara, akun Instagram penyelenggara DWP dibanjiri komentar protes warganet.
Sebagian besar keluhan datang dari penonton luar negeri, khususnya Malaysia. Mereka mengaku kecewa karena Tak dapat melakukan pesta dansa alias rave dengan leluasa karena adanya intervensi. Beberapa penonton pun juga mengaku adanya pemerasan yang dilakukan polisi yang menyamar dalam kerumunan.
“Pengalaman Tak baik tiba-tiba disuruh test urine dan banyak yang kena juga. Goodbye DWP,” tulis seseorang di akun Instagram DWP.
“400+ orang Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, Duit, dan waktu kami Betul-Betul habis! Budaya dan tempat belanja negara kalian memang yang terbaik bagi kami, tapi Tak dengan korupsinya,” tulis warganet lainnya.
“Acara terburuk yang pernah Terdapat, Tak akan datang Tengah,” ujar warganet lain.
Sementara itu, pihak DWP pun telah buka Bunyi terkait hal ini. Pihaknya sangat menyesali kejadian Tak baik tersebut menimpa para pengunjungnya.
Pihak Penganjur berkomitmen mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman penonton DWP 2024. Serempak yang berwenang, pihaknya akan mengusut kasus tersebut agar Tak terulang dikemudian hari.
“Keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman anda merupakan prioritas Esensial kami dan akan selalu menjadi prioritas Esensial kami. Kami secara aktif bekerja sama dengan otoritas dan badan pemerintah terkait Buat menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi guna mencegah insiden seperti itu terjadi Tengah,” ucap akun Instagram @djakartawarehouseproject. (Yon/I-2)
