Penyelenggaraan pemilihan Lumrah kepala daerah (Pemilukada) serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 Lampau telah selesai. Sejumlah calon kepala daerah telah dinyatakan menang berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Lumrah Daerah (KPUD), Tetapi Bukan sedikit hasil perhitungan berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, buruknya kualitas pemilu 2024 ditandai oleh banyaknya kandidat di daerah yang melawan kotak Nihil, ajang debat kandidat yang berujung kericuhan, adanya politik Doku yang merajalela, dan ketidaknetralan ASN yang meningkat.
Diakui Ray, sejak awal sebelum Penyelenggaraan Pemilukada ia telah mengingatkan Pemerintahan baru Prabowo Subianto agar Bukan perlu terlibat langsung dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Kalau paslon yang didukung gagal, maka akan berpotensi menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo sendiri.
“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya pak Prabowo Bukan terlibat langsung dalam urusan Pilkada karena ketika beliau mendukung paslon tertentu dan Bukan menang, berarti yang Bukan menang ini berpotensi menjadi oposisi bagi dirinya,” ungkapnya, Sabtu (14/12).
Ia menambahkan, dengan banyaknya Paslon yang didukung oleh Prabowo tersebut Bukan menang, maka banyak daerah yang akan merasa Bukan didukung Prabowo sehingga Bukan Mempunyai kewajiban politik Buat harus sejalan dengan keinginan Prabowo.
Ray berpesan dan Meletakkan Cita-cita besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang Bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. “Saya minta kepada pemerintahan baru, kalaupun Bukan Terdapat pembangunan yang signifikan, ya janganlah korupsi,” pungkasnya. (H-2)
