MAHKAMAH Konstitusi (MK) Lagi membuka pendaftaran terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang Mau mengajukan Bagus secara daring maupun luring.
Hakim MK, Enny Nurbaningsih mengatakan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi dan melakukan simulasi guna menghadapi ratusan gugatan dari para tim pemenangan calon kepala daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Mahkamah Konstitusi sudah menyiapkan supporting system yang kuat dan melakukan simulasi Kalau banyak yang mengajukan PHPU,” katanya kepada Media Indonesia melalui pesan tertulis pada Rabu (11/12).
Selain itu, Enny Berbarengan jajaran para hakim juga tengah menyusun jadwal persidangan yang rencananya akan dimulai pada minggu pertama Januari 2025.
“Jadwal sudah kami buat dengan Opini perkaranya yang banyak. Kami juga sudah Tak libur sejak sebulan ini, Sabtu dan Minggu tetap masuk Demi melakukan persiapan-persiapan,” jelasnya.
Lebih lanjut, hingga Demi ini Enny juga Lagi menerima berbagai pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 yang akan Maju dibuka hingga 18 Desember 2024. Jumlah tersebut diprediksi akan Maju bertambah mengingat rekapitulasi penghitungan Bunyi belum selesai sepenuhnya.
“Demi ini sudah Terdapat pembagian piket petugas hingga pagi dan malam bagi para hakim dan pegawai Demi menerima laporan,” tutur Enny.
Sementara itu, tahapan rekapitulasi penghitungan Bunyi dan pengumuman Kekasih calon (pasion) terpilih oleh Komisi Pemilihan Lazim (KPU) daerah pada tingkat provinsi paling Lamban dilaksanakan pada 15 Desember 2024. Artinya Lagi Terdapat 4 hari masa rekapitulasi di sejumlah daerah.
Enny memastikan bahwa pihaknya akan menjaga netralitas dan independensi serta profesionalitas dalam menentukan hasil sidang PHPU.
“MKMK juga akan mengawasi sesuai tugasnya. Kami juga akan Maju memperketat pengamanan menuju berjalannya sidang,” tegasnya
Demi mencegah adanya tumpang tindih sidang PHPU, Enny menekankan bahwa MK telah mengantisipasi dengan dukungan tenaga hakim yang Mempunyai kondisi fit dan sehat.
“Tenaga kesehatan telah ditambah dengan dukungan dokter spesialis agar kondisi kesehatan para hakim berjalan Bagus sehingga dapat menangani perkara dengan Bagus. Seluruh hal diatas sesuai SOP yg selama ini sudah berjalan Demi menyelesaikan setiap PHPU,” tandasnya.
Terpantau dari situs Mahkamah Konstitusi pada Rabu (11/12) pukul 17.00 WIB, total permohonan yang sudah masuk sebanyak 257 gugatan sengketa yang terdiri dari 7 permohonan PHP Gubernur Tahun 2024; 204 permohonan PHP Bupati Tahun 2024; dan 46 permohonan PHP Wali Kota Tahun 2024. (P-5)
