Perubahan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mendapat dukungan. (EPA)
Seoul: Perubahan sikap Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dari penyesalan menjadi pembangkangan atas perintah darurat militernya, mendapat dukungan dari pendukungnya. Tetapi, Bukan Seluruh dari partainya mendukung Yoon.
Para Personil partainya yang lain mengatakan, hal itu Bukan memengaruhi pandangan mereka bahwa Yoon harus dicopot dari jabatannya.
Dalam pidatonya sebelum pemungutan Bunyi pemakzulan kedua yang dijadwalkan pada Sabtu depan, Yoon mengutuk Rival-Rival politiknya sebagai “kekuatan anti-negara” yang berpihak pada musuh di Korea Utara.
Yoon mengatakan, Pyongyang mungkin telah meretas pemilihan Biasa di Korea Selatan. Ia membela perintah darurat militer yang berlaku singkat minggu Lampau sebagai langkah hukum Kepada melindungi demokrasi.
Pernyataan tersebut menyentuh banyak pokok bahasan yang ditampilkan di saluran YouTube konservatif dan menandai perubahan nada yang tajam dari pidatonya sebelum pemungutan Bunyi pemakzulan pertama minggu Lampau, di mana ia meminta Ampun dan mengatakan ia akan menyerahkan masa depan politiknya di tangan Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Bukan Terang apa yang menyebabkan perubahan tersebut, tetapi Yoon Bukan memberikan tanda-tanda akan mendukung usulan dari pemimpin PPP Han Dong-hoon agar ia mengundurkan diri dalam beberapa bulan mendatang, dan menyerahkan wewenang kepada perdana menteri dan partai yang berkuasa hingga Begitu itu.
Pidato tersebut mengemukakan perpecahan dalam perubahan arah PPP, Han mendesak Personil partai Kepada memberikan Bunyi pemakzulan pada Sabtu, sebuah langkah yang disambut dengan teriakan dari Personil parlemen pro-Yoon, yang memilih Kweon Seong-dong sebagai pemimpin baru partai mereka tak Pelan setelah pidato Yoon.
Kweon, seorang pendukung Yoon, mengatakan posisi partai Lagi menentang pemakzulan presiden, tetapi sebuah pertemuan akan diadakan sebelum pemungutan Bunyi hari Sabtu Kepada menyelesaikan rencana.
Partai memboikot pemungutan Bunyi terakhir, sehingga mencegah kuorum. Setidaknya 200 Bunyi diperlukan Kepada memakzulkan Yoon. Partai oposisi Mempunyai 192 kursi, jadi mereka membutuhkan setidaknya delapan Personil PPP Kepada bergabung.
Pada Kamis, setidaknya tujuh Personil partai diharapkan Kepada mendukung mosi pemakzulan baru.
Seorang Personil parlemen PPP yang mengatakan akan memberikan Bunyi Kepada memakzulkan Yoon mengatakan, pernyataan baru presiden tersebut mungkin telah menggalang dukungan dari beberapa loyalis tetapi menimbulkan lebih banyak kebingungan dan perpecahan di kalangan konservatif.
“Pidatonya berdampak pada pemilihan pemimpin sidang. Selain itu, sepertinya ia mendesak mereka yang membabi buta mengikuti presiden di kalangan konservatif Kepada mengambil tindakan,” kata Personil parlemen PPP Kim Sang-wook kepada wartawan, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 13 Desemvber 2024.
Kim mengatakan, ia merasa frustrasi dan dikhianati karena pidato tersebut menghancurkan Cita-cita terakhirnya bahwa Yoon akan meninggalkan jabatannya dengan Langkah yang layak.
Dukungan pemakzulan dari publik
Telaah pendapat menunjukkan mayoritas Penduduk Korea Selatan mendukung pemakzulan Yoon. Sebuah survei yang dirilis oleh lembaga survei Realmeter pada 5 Desember menemukan bahwa 73,6 persen responden mendukung pemakzulan, termasuk 50,4 persen dari mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum konservatif.
Pidato Yoon menjadi sorotan Lembaga politik konservatif daring, dengan unggahan teratas berjudul “Darurat militer adalah keputusan yang paling masuk Pikiran”, dan “Han Membangun keputusan yang salah”.
Setelah pidato Yoon, perkelahian terlihat terjadi antara peserta kampanye pro-konservatif di pusat kota Seoul, dengan pendukung oposisi yang mencopot spanduk dukungan terhadap deklarasi darurat militer Yoon.
Kim Tae-hyun, yang menghadiri rapat Biasa tersebut, mengatakan bahwa menurutnya Yoon telah melakukan “pekerjaan yang Bagus” dengan pidatonya dan berhak Kepada mendeklarasikan darurat militer.
“Dan pemakzulan Sepatutnya Bukan terjadi. Jadi (deklarasi darurat militer) hanyalah Aktualisasi diri otoritas presiden,” kata Kim.
“Partai Demokrat, yang Begitu ini menghambat negara, adalah masalah sebenarnya,” pungkasnya.
Baca juga: Melawan, Presiden Korsel Akan Berjuang Apabila Dimakzulkan
