TERSANGKA penjahat perang yang dicari Yoav Gallant, mantan menteri pertahanan Israel, dilaporkan telah mengunjungi Gedung Putih Demi Berjumpa dengan pejabat Krusial pemerintahan Joe Biden.
Itu terjadi hanya beberapa minggu setelah Pengadilan Kriminal Global (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Gallant mengunggah di media sosial bahwa ia Berjumpa dengan utusan Timur Tengah Presiden Joe Biden, Brett McGurk, pada Selasa (3/12), Demi membahas kesepakatan pembebasan sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam unggahan di Facebook dan X, ia menulis bahwa Terdapat kemungkinan Konkret Demi terobosan bagi kesepakatan tersebut.
Ia melampirkan foto dirinya yang sedang berjabat tangan dengan McGurk, seorang pejabat pemerintahan Donald Trump yang berperan Krusial dalam menyusun kebijakan Biden tentang Gaza.
Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut merupakan salah satu dari beberapa pertemuan yang dijadwalkan di DC, Amerika Perkumpulan (AS), termasuk satu pertemuan dengan lembaga pemikir Washington Institute for Near East Policy yang dibatalkan setelah pengunjuk rasa berdemonstrasi di luar hotel Gallant di New York City minggu Lewat.
Pada Senin malam, sinagoge terkemuka Adas Israel di Washington DC, membatalkan acara yang direncanakan Demi menampilkan Gallant di tengah protes.
Pada 21 November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan dan membawa Gallant ke Den Haag atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang karena menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dan secara sengaja mengarahkan serangan terhadap Kaum sipil di Gaza.
Gallant Enggak Tengah menjadi Member pemerintahan Israel. Ia mengarahkan militer Israel sebagai menteri pertahanan melalui genosida Israel hingga bulan Lewat, ketika ia digantikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan seseorang yang lebih loyal kepada perdana menteri.
Pengadilan mengatakan bahwa Terdapat Dalih yang masuk Pikiran Demi percaya bahwa Gallant dan Netanyahu dengan sengaja dan sadar merampas kebutuhan dasar Kaum Palestina di Gaza seperti makanan dan air. Tindakan mereka yang diduga merusak kondisi kehidupan di Gaza merupakan kejahatan kemanusiaan.
Beberapa dari 124 negara yang menjadi pihak dalam undang-undang ICC telah berjanji Demi menegakkan surat perintah tersebut Apabila diberi kesempatan, termasuk negara-negara Eropa seperti Irlandia, Spanyol, dan Belanda. ICC mencantumkan status Gallant dan Netanyahu sebagai belum ditangkap.
Bahkan ketika telah mengajukan tuntutan pidana kejahatan perang terhadap dua pejabat tinggi Suriah, AS menolak keabsahan surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel. Dengan demikian, ini bertentangan dengan keabsahan pengadilan itu sendiri yang mengancam akan merusak seluruh struktur hukum Global.
Faktanya, banyak Member Kongres yang konservatif telah mendukung undang-undang yang mengancam akan memberikan Hukuman kepada jaksa ICC yang mengejar Netanyahu dan Gallant. Beberapa Member parlemen telah mengancam akan menyerbu Den Haag atas surat perintah tersebut.
AS Enggak hanya memberikan Netanyahu dan Gallant izin tetapi juga menyambut Gallant Demi berkunjung ke Gedung Putih ialah pertunjukan lain dari kesediaan pemerintahan Biden Demi membungkuk ke belakang Demi mengakomodasi Israel, bahkan dalam hal mantan pejabat. (Truthout/Jerusalem Post/Z-2)