Member Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan Buat menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita sudah melakukan upaya persiapan terbaik sebagai pemberi keterangan Demi sidang di Mahkamah Akbar dengan tetap (bersikap) Independen dan Kagak berpihak Berkualitas kepada kepada pemohon maupun termohon,” ujar Totok kepada Media Indonesia di Jakarta pada Selasa (10/12).
Totok juga menekankan pentingnya Pengkajian Serempak Buat melawan politik Duit, Karena hal tersebut yang selalu menjadi ancaman serius dan berpotensi merusak proses demokrasi.
“Ke depan kita akan Lalu lakukan upaya Pengkajian Buat meminimalkan politik Duit di Pemilu dan Pilkada,” katanya.
Menurutnya, hal ini harus diatur secara konkrit lewat revisi UU Pilkada dan Pemilu serta memaksimalkan pendidikan politik gotong royong Serempak parpol dan masyarakat.
“Praktik politik Duit ini dalam catatan Bawaslu terjadi masif di 50 persen Area Indonesia, olah karenanya politik Duit itu harus ditangani Serempak-sama sebagai gerakan gotong royong,” imbuh Totok.
Lebih lanjut, Totok mengakui bahwa pembuktian pelanggaran politik Duit akan sulit dilakukan Apabila Eksis andil dari pengawasan masyarakat.
“Pembuktian sulit, maka masyarakat Buat aktif melaporkan dugaan pelanggaran politik Duit. Pentingnya gotong royong dalam menciptakan Pemilu yang bebas dari politik Duit,” ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI telah menerima 130 laporan politik Duit di masa tenang dan di hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Meski demikian, Bawaslu menilai, mayoritas Penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 berjalan Kondusif dan Lancar. (Dev/M-3)
