Personil parlemen Korea Selatan meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang mengusulkan penyelidikan penasihat Tertentu terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
“RUU tersebut meminta penunjukan jaksa Tertentu Buat menentukan kebenaran tentang pemberontakan internal melalui deklarasi darurat militer yang Tak konstitusional,” melansir Yonhap News, Selasa (10/12).
Setidaknya 210 Personil parlemen memberikan Bunyi mendukung, 63 menentang, sementara 14 Personil abstain dari 287 Personil parlemen yang menghadiri sidang tersebut.
Para Personil parlemen juga menuntut penangkapan segera terhadap Presiden Yoon dan tersangka lain yang berada balik darurat militer tersebut.
RUU itu disampaikan setelah Presiden Yoon selamat dari mosi pemakzulan pertama minggu Lewat. Alasan, parlemen yang beranggotakan 300 orang Tak mencapai kuorum 200 Personil Buat pengesahan tersebut.
Seoul telah meluncurkan penyelidikan luas terkait darurat militer 3 Desember terhadap pemerintahan Yoon setelah parlemen menolak langkah presiden dan darurat militer dicabut dalam waktu enam jam.
Sementara itu, blok oposisi Mempunyai 192 Personil parlemen, mereka membutuhkan dukungan setidaknya delapan Personil parlemen Buat menyukseskan mosi pemakzulan terhadap Yoon.
Sementara Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah mengumumkan langkah-langkah Buat mengarah pada pengunduran diri awal Yoon guna menghindari pemakzulan, blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat sedang mempertimbangkan pemungutan Bunyi kedua Buat menggulingkan presiden.
Yoon juga menjadi presiden petahana pertama yang menghadapi tuduhan pengkhianatan, serta Pelarangan bepergian.
Selasa (10/12) pagi, Kepolisian setempat memanggil Perdana Menteri Han Duck-soo dan beberapa rekannya Buat diinterogasi guna menyelidiki kegagalan darurat militer.
Polisi telah memanggil kepala Badan Intelijen Nasional Buat diinterogasi guna menyelidiki rincian pertemuan Kabinet yang diadakan sebelum Yoon mengumumkan darurat militer pada malam 3 Desember.
“Kalau terdakwa menolak hadir, kami akan segera melakukan upaya hukum, termasuk penyidikan paksa,” kata seorang pejabat kejaksaan.
Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, ditangkap karena perannya dalam deklarasi darurat militer yang menyebabkan kekacauan di negara tersebut.
Pada Senin (9/12) malam, jaksa mengajukan surat perintah penahanan secara Formal terhadapnya.
Ia menghadapi dakwaan atas tuduhan pengkhianatan, termasuk terlibat dalam tugas Krusial selama pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang Buat menghalangi Penyelenggaraan hak-hak.
Pengadilan Seoul akan menggelar sidang pada Selasa (10/12) Buat memutuskan apakah surat perintah penahanan terhadap Kim Yong Hyun akan diterbitkan. Ini akan menjadi keputusan pengadilan pertama yang terkait dengan kekacauan akibat undang-undang darurat militer tersebut.
Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui pengacaranya, Kim Yong Hyun menyatakan penyesalan yang mendalam.
“Segala tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya Terdapat pada saya,” ujarnya.
Dia juga meminta Ampun kepada rakyat Korea Selatan dan menjelaskan bahwa bawahannya hanya mengikuti perintah dirinya dan melaksanakan tugas yang diberikan.
Pihak berwenang juga telah memperluas jaringan Pelarangan perjalanan terhadap Yoon dan pejabat, Bagus sipil maupun keamanan yang dituduh terlibat dalam kegagalan darurat militer.
Laporan menunjukkan bahwa partai yang berkuasa sedang meninjau berbagai skenario Buat meminimalkan Pengaruh darurat militer.
Tim kerja partai juga dilaporkan sedang mempertimbangkan dua opsi, termasuk Yoon Suk Yeol mundur pada Februari dengan pemilu pada April atau mundur pada Maret dengan pemilu pada Mei.
Kalau rencana itu terwujud, pemilihan presiden akan diadakan dalam waktu dua bulan sejak Lepas Yoon mengundurkan diri.
Yoon terpilih pada tahun 2022 Buat masa jabatan lima tahun yang berakhir pada tahun 2027. (Fer/P-3)
