KESENJANGAN antara Cita-cita dan Fakta disebut sebagai masalah. Akan tetapi, dalam politik, jurang yang menganga antara Cita-cita dan Fakta dianggap sebagai seni mengelola kemungkinan.
Seni mengelola kemungkinan itulah yang melandasi pembentukan kabinet Presiden Prabowo Subianto. Kabinet dibentuk Demi membantu presiden menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial yang dihadirkan Prabowo berbasiskan janji kampanyenya. Janji itu, antara lain, menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6%-7% per tahun, dan menekan Bilangan kemiskinan hingga di Rendah 5%.
Konstitusi memberi Prabowo hak prerogatif Demi memilih menteri. Jumlah menteri Kagak dibatasi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara hanya menyebutkan jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.
UU Kementerian Negara juga Kagak membatasi presiden terkait dengan sumber rekrutmen menteri. Pun Kagak dilarang presiden merekrut menteri dari Segala partai politik yang Terdapat Begitu ini. Regulasi hanya menetapkan enam syarat menjadi menteri, di antaranya, sehat jasmani dan rohani serta Mempunyai integritas dan kepribadian yang Bagus.
Dapat saja Terdapat kesenjangan antara penggunaan hak prerogatif presiden dan Cita-cita publik. Prabowo merangkul Segala partai politik, sedangkan publik menginginkan adanya oposisi.
Keinginan publik itu terekam dalam hasil survei teranyar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menemukan 64,5% publik menginginkan Terdapat partai dalam jumlah cukup besar mendekati separuh yang Sepatutnya berada di luar pemerintahan.
Menurut survei yang digelar pada 4-11 Oktober 2024 itu, Terdapat 67,5% masyarakat setuju presiden dan Penyelenggaraan pemerintahannya wajib diawasi DPR, dan supaya pengawasan ini sungguh-sungguh, harus Terdapat partai politik yang Mempunyai wakil di DPR berada di luar pemerintah. Konsep partai politik di luar pemerintah disebut sebagai oposisi.
Oposisi, menurut Prabowo, bukanlah cerminan budaya bangsa Indonesia. “Jangan mau ikut-ikutan budaya lain. Budaya Barat itu mungkin suka oposisi, gontok-gontokan, enggak mau kerja sama,” kata Prabowo Begitu menghadiri penutupan Kongres Ke-3 Partai NasDem pada 27 Agustus 2024.
Penolakan Prabowo atas konsep oposisi sudah terbaca pada Begitu pidatonya seusai ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024. Setelah kontestasi pemilu, kata Prabowo, rakyat menuntut bahwa Segala unsur pimpinan harus bekerja sama.
“Harus kolaborasi Demi membawa kebaikan, Demi membawa kesejahteraan, Demi membawa kemakmuran, Demi menghilangkan kemiskinan, Demi menghilangkan kelaparan, Demi menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia,” tegas Prabowo.
Prabowo Kagak gentar Kalau orang menyebut pemerintahannya gemuk. ”Saya Mau membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Terdapat yang bilang, ’Wah, kabinet Prabowo gemuk’. Ya, negara kita besar, Bung!” kata Prabowo pada 9 Oktober 2024.
Keutamaan Prabowo ialah satu kata dengan perbuatan. Ia mencoba merangkul Segala Grup, termasuk partai politik yang Kagak mendukungnya pada Pilpres 2024. Ketua Biasa PKB Muhaimin Iskandar diajak Prabowo masuk kabinet, padahal Muhaimin menjadi calon wakil presiden dari capres Anies Baswedan.
Muhaimin termasuk dalam 54 orang yang disebut sebagai calon menteri dipanggil Prabowo ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 14 Oktober 2024. Pada Selasa (15/10) Terdapat 59 orang, diduga calon wakil menteri dan kepala badan, yang datang ke kediaman Prabowo.
Kalau dilihat dari sosok-sosok yang datang ke Kertanegara, Terdapat nama-nama mengejutkan, tetapi banyak pula yang Kagak mengejutkan. Banyak muka baru, tetapi muka-muka Pelan Lagi tampak dominan. Banyak yang Lagi berusia muda, tetapi yang sudah senior pun tak kalah banyak.
Kalau ditelaah secara saksama dari nama-nama yang diundang itu, tampak sangat Terang keinginan Prabowo Demi menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.
Nama-nama calon menteri dari jalur partai politik dimaksudkan Demi menjaga stabilitas politik. Tidaklah mengherankan sejumlah ketua Biasa partai politik diberi karpet merah menuju kabinet Prabowo.
Efektivitas pemerintahan dijaga Prabowo dengan memboyong 16 menteri Joko Widodo. Kehadiran para menteri Jokowi di kabinet Prabowo itu sekaligus memperlihatkan komitmennya terkait dengan keberlanjutan.
Prabowo mencoba meramu kabinet dari jalur partai politik dan teknokrat serta profesional. Ia meramu secara apik sistem presidensial dengan multipartai. Tidaklah berlebihan Demi menyebut kabinet Prabowo sebagai kabinet kolaborasi.
Kabinet kolaborasi hakikatnya menjaga keseimbangan jumlah menteri dari jalur politik dan jalur teknokrat serta profesional. Juga menjaga keseimbangan antara kepentingan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.
Kiranya Prabowo menempatkan menteri yang berlatar belakang dari kalangan profesional pada pos-pos yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Elok pula Kalau menteri dari partai politik Paham diri Demi Kagak cawe-cawe demi kepentingan partai mereka.
