Prabowo Kehilangan Momentum Kampanye Berantas Korupsi

Prabowo Kehilangan Momentum Kampanye Berantas Korupsi
Presiden Prabowo Subianto .( BIRO SETPRES/MUCHLIS JR)(Biro Setpres/Muchlis Jr)

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah mempertanyakan Enggak hadirnya Presiden Prabowo Subianto pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung KPK. Ia menilai Prabowo kehilangan momentum dalam mengampanyekan pemberantasan korupsi yang sebelumnya kerap digaungkan.

“Presiden ketinggalan momentum Kepada mengampanyekan segala hal terutama soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Jadi, kalau Pak Presiden Enggak hadir itu sama dengan sengaja meninggalkan momentum ini,” kata Herdiansyah, kepada Media Indonesia, Senin (9/12).

Selain itu, Herdiansyah menilai Presiden Prabowo Enggak serius dalam memberantas korupsi dengan Enggak menghadiri Hakordia. Ia menekankan kehadiran Kepala Negara Krusial Kepada memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya dan masyarakat dalam memberantas korupsi.

“Memang Enggak hanya diukur dari soal kehadiran pada Begitu perayaan hakordia tetapi kalau kita perhatikan ini kan juga berbanding lurus seolah-olah Terdapat ketidakseriusan presiden dalam upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Cek Artikel:  Jumlah Komisi di DPR Tunggu Penetapan Kementerian Pemerintahan Prabowo

Herdiansyah juga menyoroti soal 50 pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan LHKPN. Hal ini, kata ia, menjadi sinyal bahwa Presiden belum serius memberantas korupsi.

“Padahal berkali-kali dalam beberapa kesempatan pidato dia bilamg akan serius dalam memberantas korupsi, Lagi banyak kebocoran negara yang jadi pertanggungjawaban ke depan, tetapi kalau Menonton faktanya itu Lagi dalam tanda petik gimik, karena Terdapat belum keseriusan bagaimana Presiden sendiri menginstruksikan kepada Seluruh jajarannya, misalnya Kepada Taat dan taat terhadap LHKPN,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan Kepada hadir dalam perayaan Hakordia 2024 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Negara menekankan komitmen pemberantasan rasuah di Indonesia.

“Komitmen pemerintah di dalam hal memerangi korupsi tertuang di dalam astacita misi ketujuh yang mengamanatkan Kepada memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” kata Budi, Senin (9/12).

Cek Artikel:  Tito Karnavian Sebut Prabowo Umumkan Jajaran Menterinya Minggu Sore

Budi mengatakan, Prabowo Enggak memberikan toleransi dalam tindakan rasuah dalam bentuk apapun. Asal Mula, Kepala Negara sepakat bahwa tindakan itu merupakan kejahatan luar Normal yang menyusahkan rakyat.

“Kita Seluruh Paham bahwa korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar Normal, yang sangat menghambat pembangunan, Bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga Bisa mengsengsarakan rakyat kita,” ucap Budi.

Menurut Budi, Prabowo mengapresiasi KPK yang Lanjut memberantas rasuah dari segi pencegahan Tamat penindakan. Presiden mau Indonesia Bisa terbebas dari tindakan korupsi.

Budi juga menyebut Presiden telah memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum Kepada menindak kasus korupsi tanpa ragu. Perintah itu disamakan dengan pemberantasan judi online dan narkoba.

“Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum Kepada Enggak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tinda pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” ujar Budi.

Cek Artikel:  Prabowo Sambut Bagus NasDem Gabung ke KIM

Kepala Negara meyakini Indonesia Bisa menjadi negara dengan ekonomi yang kuat Kalau korupsi Bisa dimusnahkan. Pemberantasan Krusial Kepada memastikan iklim bisnis berjalan dengan Lancar.

“Kalau korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” tegas Budi.

Budi juga menegaskan pihaknya di Kemenko Polkam siap membantu memberantas korupsi di Indonesia. Buktinya,S udah Terdapat desk pencegahan dan pemberantasan rasuah yang dibuat.

“Desk ini bertujuan Kepada mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan, agar lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait Bisa berjalan semakin efektif dan mencapai Sasaran,” tutur Budi. (J-2)

Mungkin Anda Menyukai