Mengenal Tindak Pidana Korupsi Jenis, Akibat, dan Upaya Pemberantasannya

KORUPSI berasal dari bahasa Latin, Yakni corruptus dan corruption, yang berarti Tak baik, rusak, atau menyimpang dari Kebiasaan yang Akurat.  

Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Kamus Hukum Black’s Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan Demi memperoleh keuntungan pribadi dengan Metode yang bertentangan dengan tugas Formal dan kebenaran lainnya. 

Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak Tak baik pada berbagai sektor, seperti pembangunan, kualitas pendidikan, infrastruktur yang Tak baik, hingga memperburuk kemiskinan serta moral bangsa.

Baca juga : Menuju Harkonas, Para Tokoh Gemakan Pemberantasan Korupsi Jangan Separuh Hati

Sayangnya, masyarakat sering kali menganggap korupsi sebagai hal yang Normal, padahal ini merupakan tindak pidana luar Normal (extraordinary crime). Korupsi sudah Terdapat sejak lelet dan Lalu berkembang, dengan berbagai metode dan modus operandi yang semakin canggih. 

30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi

Berdasarkan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, Yakni:

1. Menyuap pegawai negeri.
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
3. Pegawai negeri menerima suap.
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
5. Menyuap hakim.
6. Menyuap advokat.
7. Hakim dan advokat menerima suap.
8. Hakim menerima suap.
9. Advokat menerima suap.
10. Pegawai negeri menggelapkan Fulus atau membiarkan penggelapan.
11. Pegawai negeri memalsukan Kitab Demi pemeriksaan administrasi.
12. Pegawai negeri merusak bukti.
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti.
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
15. Pegawai negeri memeras.
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
17. Pemborong berbuat curang.
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang.
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang.
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan Tak melaporkannya ke KPK.
25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
26. Tersangka Tak memberikan keterangan mengenai kekayaan.
27. Bank yang Tak memberikan keterangan rekening tersangka.
28. Saksi atau Ahli yang Tak memberikan keterangan atau memberi keterangan Palsu.
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, Tetapi Tak memberikan keterangan atau memberikan keterangan Palsu.
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

7 Grup Tindak Pidana Korupsi

Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 Grup, Yakni:

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Kudus Kalau Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

1. Kerugian keuangan negara: Menyebabkan kerugian finansial bagi negara melalui penyalahgunaan Biaya atau aset.
2. Suap-menyuap: Memberikan atau menerima Fulus/barang Demi mempengaruhi keputusan dalam jabatan publik.
3. Penggelapan dalam jabatan: Penyalahgunaan wewenang Demi mencuri atau menggelapkan aset yang dipercayakan.
4. Pemerasan: Memaksa orang memberi Fulus/barang dengan ancaman.
5. Perbuatan curang: Tindakan penipuan atau pemalsuan Demi merugikan pihak lain.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
7. Gratifikasi: Pemberian hadiah atau keuntungan yang Tak dilaporkan sesuai aturan.

Aturan yang Melarang Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal yang sama, terdapat aturan yang melarang tindak pidana korupsi, Yakni:

1. Penyalahgunaan Kewenangan (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001)

Menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara, dihukum penjara 1 hingga 20 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar.

2. Suap-Menyuap (Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri Demi mempengaruhi keputusan jabatan, dihukum penjara 1 hingga 5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.

Baca juga : Presiden Dorong RUU Perampasan Aset dan RUU Restriksi Transaksi Fulus Kartal Segera Disahkan

3. Perbuatan Curang dalam Pemborongan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Pemborong atau pengawas yang curang dalam pembangunan, dihukum penjara 2 hingga 7 tahun dan denda Rp 100 juta hingga Rp 350 juta.

4. Penerimaan Hadiah/Janjian Berhubungan dengan Jabatan (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001)

Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terkait jabatannya, dihukum penjara 1 hingga 5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.

5. Memeras dan Turut Serta dalam Pengadaan (Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001)

Pegawai negeri yang memaksa pembayaran atau terlibat dalam pengadaan, dihukum penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun, dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Baca juga : Sinergi Seluruh Elemen Krusial Demi Hapus Korupsi

6. Gratifikasi yang Tak Dilaporkan ke KPK (Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001)

Gratifikasi yang Tak dilaporkan dalam 30 hari, dianggap suap dan dihukum penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun, dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Pemberantasan korupsi merupakan tugas Berbarengan yang memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif, kita dapat menciptakan sistem yang transparan dan bebas dari korupsi demi kemajuan negara. (Kementerian Keuangan/BPK/Z-3)

Surat keterangan : 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPK ” Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Demi Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabe”