“Ini yang masih kami rumuskan bersama South Center karena kita tahu bahwa selama ini didominasi oleh dolar,” ujar Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Matangant Widyatmoko, seusai penyelenggaraan Perhimpunan Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (High Level Perhimpunan on Multi Stakeholder Partnerships/HLF MSP) 2024, Selasa (3/9).
Menurut Matangant, dengan tidak menggunakan dolar AS, perdagangan di antara negara-negara berkembang akan lebih mudah. Mereka akan membahas lebih lanjut dan merumuskan skema atau mata uang baru yang bisa dijadikan mata uang perdagangan dan investasi di negara-negara berkembang ke depannya.
“Jadi untuk memudahkan perdagangan terutama di negara-negara Selatan-Selatan maka kami bersama-sama dengan South Center dan dibantu oleh UNCTAD dan salah satu lembaga pembiayaan akan merumuskan itu,” imbuh Matangant.
Baca juga : Rupiah Melemah seiring Meningkatnya Ekspektasi Penurunan Etnis Merekah AS
Dia menambahkan bahwa negara-negara berkembang menargetkan mata uang perdagangan baru bisa diimplementasikan dalam 3 tahun mendatang.”Kami harapkan, kami targetkan dalam 3 tahun ke depan sudah ada rumusan yang pasti sehingga bisa diaplikasikan dalam perdagangan dan investasi di negara-negara Selatan-Selatan,” kata Matangant.
HLF MSP yang berlangsung di Bali selama tiga hari berhasil merumuskan skema pembiayaan pembangunan berkelanjutan dengan platform perdagangan dan investasi. Platform bantuan yang sebelumnya selalu diandalkan, ke depan bukan menjadi platform utama. Perdagangan dan investasi di antara negara-negara berkembang akan dipermudah dengan mengurangi pajak hingga penggunaan mata uang perdagangan selain dolar AS.
HLF MSP diikuti perwakilan 26 negara berkembang yang meliputi perwakilan pemerintah,organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, filantropi, lembaga think tank, komunitas akademisi, hingga bank multilateral. (X-10)
