WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku bahwa dirinya belum menerima laporan yang mengkhawatirkan terkait Penyelenggaraan pemungutan Bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024.
“Belum Eksis laporan-laporan yang mengkhawatirkan. Sejauh ini Lagi Fasih,” kata Bima kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (8/12).
Ia membeberkan, sejumlah daerah di Indonesia yang melaksanakan PSU Kagak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, Berkualitas dari sisi Penyelenggaraan maupun keamanan.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut dia, hanya memfasilitasi segala kebutuhan terkait agenda tersebut.
Lebih lanjut Bima membeberkan, pengawasan sepenuhnya Eksis di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga posisi pemerintah hanya Demi mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan.
“Ya kan juga sudah Eksis mekanismenya dan Bawaslu yang mengawasi, jadi kalau Kemendagri hanya memfasilitasi pengamanannya, Eksis linmas, kemudian di Kawasan juga mengawasi, tetapi tentu fungsi pengawasannya Eksis di Bawaslu,” ujar Wali Kota Bogor Periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu di hadapan puluhan perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.
Komisi Pemilihan Standar (KPU) mengungkapkan, sebanyak 496 tempat pemungutan Bunyi (TPS) melakukan pemungutan Bunyi ulang (PSU) Demi Pilkada 2024.
Jumlah itu, terbagi atas 149 TPS akan melakukan pemungutan Bunyi ulang (PSU), 242 TPS pemungutan Bunyi susulan (PSS), dan 102 TPS melakukan pemungutan Bunyi lanjutan (PSL).
Member KPU RI Iffa Rosita mengatakan bahwa Penyelenggaraan pemungutan Bunyi ulang (PSU) paling lelet dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.
“Semoga Kagak Eksis penambahan PSU Kembali mengingat PSU paling lelet dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa, Rabu (4/12). (Ant/I-2)
