Masjid Abdulla Azzam di Gaza yang hancur diserang Israel. Foto: Press TV
Tel Aviv: Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben Gvir, memerintahkan polisi Buat melarang masjid mengumandangkan azan, atau panggilan Buat shalat. Menurut menteri ekstremis Israel itu, langkah tersebut dilakukan dengan Argumen ‘mengganggu’ penduduk Yahudi.
Ia telah menginstruksikan pihak berwenang Buat menyita pengeras Bunyi dan mendenda masjid yang memutar seruan tersebut, yang durasinya Sekeliling dua menit.
Ben Gvir membela tindakan tersebut sebagai tindakan yang diperlukan Buat memerangi “kebisingan yang Bukan masuk Intelek” dan pelanggaran hukum.
Dalam wawancara dengan Channel 12, Ben Gvir mengatakan bahwa dia “bangga” Buat melangkah maju dengan kebijakan “menghentikan kebisingan yang Bukan masuk Intelek dari masjid dan sumber lain yang telah menjadi bahaya bagi penduduk Israel”.
“Dalam perdebatan kami, terungkap bahwa sebagian besar negara Barat, dan bahkan beberapa negara Arab, membatasi kebisingan dan Mempunyai banyak undang-undang tentang masalah tersebut. Hal itu hanya diabaikan di Israel,” kata kantor Ben Gvir dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Middle East Eye, Selasa 3 Desember 2024.
Dalam sebuah posting di X, ia menyebut azan sebagai “bahaya” bagi Kaum Israel di dekatnya. Tetapi, Kaum Palestina di Israel menganggap Pelarangan tersebut sebagai serangan provokatif terhadap hak-hak komunitas dan Religi mereka.
Ahmad Tibi, seorang Personil parlemen dan pemimpin partai Taal, mengecam keputusan tersebut.
“Ben Gvir Ingin membakar daerah itu atas dasar Religi,” katanya kepada parlemen.
“Dulu, Eksis upaya Buat meloloskan undang-undang yang melarang azan di kota-kota campuran. Posisi kami dalam masalah ini, di sektor Arab, adalah menentang masuknya polisi. Azan akan Maju dikumandangkan karena Islam akan Maju berlanjut,” ujar Tibi.
Tibi kemudian menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di balik tindakan Ben Gvir, dengan mengatakan: “Dia adalah kepalanya, dan dia bertanggung jawab atas hal ini dan konsekuensi Bukan baik yang dapat terjadi Kalau hal ini menjadi Fakta”.
Para pembela hak asasi Sosok dan wali kota Palestina mengecam Pelarangan tersebut sebagai tindakan diskriminatif lain oleh pemerintah Israel.
Kontrol atas ruang publik
Khaled Zabarqa, seorang pengacara dan aktivis hak asasi Sosok, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa tindakan Ben Gvir lebih dari sekadar provokasi.
“Menyebutnya sebagai tindakan provokasi Malah mengurangi keseriusan masalah,” kata Zabarqa.
“Hal itu Membangun seolah-olah masalah ini hanya tentang Ben Gvir, seolah-olah menyingkirkan Ben Gvir akan menyelesaikan seluruh masalah,” ujar Zabarqa.
Bagi Zabarqa, hal ini terkait dengan “konsep pemerintah Israel tentang ke-Yahudian negara” dan implikasinya.
“Salah satu implikasinya adalah kontrol atas ruang publik,” kata Zabarqa.
“Ketika ini, ruang publik dipenuhi dengan berbagai simbol keagamaan dan nasional. Salah satu simbol keagamaan yang selalu mengingatkan mereka lima kali sehari adalah azan, yang menandakan kehadiran orang lain di sini. Inilah yang Bukan mereka inginkan,” imbuhnya.
Ben Gvir punya sejarah menentang panggilan salat dalam Islam. Pada tahun 2013, jauh sebelum memangku jabatan, Ben Gvir dan sekelompok aktivis sayap kanan mengganggu Kaum di lingkungan Ramat Aviv di Tel Aviv dengan mengumandangkan azan melalui pengeras Bunyi.
Aksi tersebut, menurut mereka, dimaksudkan Buat menyoroti bagaimana komunitas lain di Israel “terganggu” oleh panggilan Buat shalat.
Upaya Buat membatasi adzan juga muncul di parlemen Israel, Knesset. Pada 2017, RUU “muazin” yang bertujuan Buat membatasi penggunaan pengeras Bunyi Buat keperluan keagamaan, telah lolos tahap awal Tetapi akhirnya terhenti. (Antariska)
