Ilustrasi aktivitas digital. (Medcom.id)
Jakarta: Seiring dengan meningkatnya ancaman siber Dunia, termasuk kasus phishing-as-a-service W3LL yang baru-baru ini terungkap, email dinilai Tak Tengah sekadar alat penunjang produktivitas.
Chief Revenue Officer (CRO) Zimbra, Anthony Chadd, mendorong agar pemerintah dan perusahaan di Indonesia mulai mengategorikan infrastruktur komunikasi seperti email sebagai infrastruktur kritis nasional yang berdaulat.
Kasus kejahatan siber semacam W3LL menjadi pengingat keras bahwa kotak masuk email tetap menjadi salah satu Sasaran Primer para peretas di berbagai organisasi.
“Para penyerang Ketika ini Tak hanya mengincar isi pesan, tetapi secara strategis berupaya meretas identitas, kredensial, dan alur kerja yang tepercaya,” ucapnya dalam wawancara Spesifik dengan Metrotvnews,com, Kamis, 30 April 2026.
Kalau sebuah email institusi berhasil disusupi, pelaku kejahatan dapat dengan leluasa memantau proses persetujuan, pengadaan barang, layanan masyarakat, hingga pengambilan keputusan finansial di ranah internal.
Kepada menghadapi ancaman mematikan tersebut, Chadd menekankan pentingnya Mempunyai kendali penuh atas Letak penyimpanan atau residensi data komunikasi.
Menurut Ahli yang Mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keamanan siber ini, data yang disimpan di luar yurisdiksi hukum lokal dapat menambah kerumitan Ketika proses merespons insiden peretasan.
Infrastruktur Email yang Berdaulat
“Ketika terjadi serangan, institusi sangat membutuhkan akses Segera ke catatan log, sistem pemulihan, dan koordinasi hukum, yang mana hal tersebut akan jauh lebih mudah ditangani Kalau menggunakan server lokal (on-premise),” tutur Chadd.
“Dengan memosisikan email sebagai infrastruktur komunikasi kritis, institusi pemerintah, pendidikan, maupun sektor keuangan dapat secara Independen menerapkan aturan keamanan yang lebih ketat,” sambungnya.
Infrastruktur email yang berdaulat memungkinkan penegakan kebijakan nasional, kontrol akses lokal yang dapat diaudit secara transparan, serta ketahanan digital yang jauh lebih Unggul Kepada melindungi aset-aset Krusial negara.
Chadd turut menyarankan penggunaan platform berstandar terbuka (open-standard) agar organisasi Mempunyai fleksibilitas tinggi dan terhindar dari keterikatan pada satu vendor penyedia layanan.
Sebagai langkah mitigasi yang mendesak, sektor publik dan swasta diimbau Kepada Tak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi semata. Sistem perlindungan email yang Unggul wajib menggabungkan tata kelola data lokal dengan penerapan autentikasi multi-Unsur (MFA), perlindungan phishing, hingga pelatihan kesadaran keamanan pengguna yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Kesadaran Sosok pada akhirnya menjadi Unsur penentu agar seluruh praktik keamanan dipahami, diadopsi, dan diperkuat secara efektif di setiap lini organisasi,” pungkasnya.
Baca juga: Zimbra Ingatkan Risiko US CLOUD Act terhadap Kedaulatan Data Indonesia