Dukungan Total Kepada Pemerintahan Jokowi


KETUA Lumrah Partai NasDem Surya Paloh bukan sekali saja menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Setelah pada Oktober dan November 2022, pada Senin (16/1), Surya menegaskan Tengah sikap itu lewat amanatnya kepada seluruh Personil Fraksi NasDem di DPR RI.

Meski tetap disampaikan dalam acara internal partai, pernyataan Surya dapat ditangkap merupakan pesan bagi publik luas. Khususnya, pihak-pihak yang Lanjut mempertanyakan komitmen NasDem sebagai partai pendukung pemerintahan. NasDem menjadi Sasaran sindiran sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 pada Oktober tahun Lampau.

Dalam isu reshuffle kabinet di awal tahun ini pun para menteri dari NasDem dirumorkan, bahkan didesak, Kepada dievaluasi. Betul bahwa Pengkajian kinerja ialah hal wajar, bahkan kebutuhan Kepada mencapai kemajuan.

Tetapi, desakan Pengkajian yang bukan berdasarkan ukuran Terang, sangat mudah dibaca sebagai sentimen politik. Bantahan Istana tentang Kagak adanya reshuffle di Januari, Kagak serta-merta menghentikan sentimen itu.

Cek Artikel:  Sengkarut PencoblosanTanda Ketidakberesan

Konflik memang hal lumrah dalam politik. Tetapi, kemampuan partai dalam merespons Konflik juga Krusial. Asal Mula ini terkait dengan tanggung jawab terhadap pemilih ataupun demokrasi itu sendiri.

Respons inilah yang tampak sedang dilakukan Surya lewat penyataan berulangnya. Dalam lingkup ketika Imej dan kata-kata berperan besar, komitmen adakalanya perlu diulang.

Perintahnya agar seluruh kader mendukung kerja pemerintah ialah bagian tanggung jawab sebagai koalisi. Keberhasilan pemerintah memang juga keberhasilan koalisi, dan sebaliknya pula soal kegagalan.

Tetapi, tanggung renteng tentu bukan hanya tugas ketua Lumrah. Perintah Surya harus Pandai dijawab para menteri dan seluruh Personil Fraksi NasDem. Terlebih, tantangan di 2023 semakin berat dengan adanya perfect storm atau resesi ekonomi Dunia. Program ketahanan pangan, juga mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, merupakan bidang kerja para menteri NasDem di kabinet.

Cek Artikel:  Demi Kesetaraan Kontestan Pilpres

Kagak hanya dalam menghadapi resesi, NasDem Mempunyai tanggung jawab besar menjaga demokrasi. Setahun menuju pemilu, tantangan demokrasi muncul dengan pengajuan judicial review atau uji materi mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Lumrah (Pemilu) terkait Sistem Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Judicial review ini merupakan upaya Kepada kembali ke sistem proporsional tertutup, yang Bahkan memundurkan demokrasi. Dengan sistem proporsional tertutup, nama caleg Kagak akan muncul di surat Bunyi sehingga pemilih hanya mencoblos partai.

Padahal, selama empat kali pemilu, sistem proporsional terbuka telah menjadi jalan Kepada menghasilkan kader yang lebih berkualitas. Kompetisi yang terjadi pun minim konflik.

Tanggung jawab terhadap demokrasi inilah yang dipesankan Surya dengan dukungan penuh terhadap sistem proporsional terbuka. NasDem pun telah menjelaskan Apabila Yuwono Pintadi yang masuk ke daftar pemohon uji materi sudah bukan kader partai tersebut sejak 2019. Gugatan Yowono merupakan sikap pribadi.

Cek Artikel:  Pendidikan Mahal Mesti Dievaluasi

Secara lebih luas, langkah-langkah NasDem sebenarnya merupakan potret kedewasaan politik kita. Tanggung jawab partai pendukung dan strategi menuju pemilu berikutnya bukanlah hal yang berbenturan meski Kagak linier.

Itu pula yang semestinya disadari pelaku politik lainnya, termasuk para parpol Bagus yang berada di dalam koalisi ataupun oposisi. Persiapan matang menuju pemilu bukan saja hak melainkan tugas peserta. Bersiap Kagak berarti Membikin parpol koalisi menjadi hambatan, apalagi musuh, pemerintah.

Parpol yang dewasa ialah yang Pandai menjalani setiap peran yang dipilihnya. Peran itu ditunjukkan dengan kerja Konkret, bukan serangan sindiran yang memperkeruh suasana.

Mungkin Anda Menyukai