BENCANA tak henti menyapa negeri ini. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir melanda sejumlah provinsi, seperti di Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Status darurat bencana diterapkan di daerah-daerah tersebut.
Pengaruh banjir kali ini luar biasa. Transportasi dan ekonomi lumpuh, puluhan ribu warga harus mengungsi, serta ratusan hektare tanaman padi puso. Itu bisa mengancam ketahanan pangan. Di Sumatra Barat, misalnya, 616 hektare tanaman padi di Pasaman Barat habis dibawa banjir. Di Pesisir Selatan, 6.892 tanaman padi petani juga hanyut.
Dari berbagai provinsi yang dilanda banjir, Provinsi Jawa Tengah tergolong yang paling parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat setidaknya terjadi 104 bencana alam yang melanda wilayah tersebut sejak awal 2024.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah susul-menyusul dilanda banjir. Semarang, Pekalongan, Kendal, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara berderetan tersapu oleh banjir. Banjir paling parah dialami Demak yang menggenangi 89 desa dalam 11 kecamatan. Jumlah pengungsi juga melonjak hingga menjadi 22.725 jiwa pada Senin (18/3). Jumlah itu bisa bertambah mengingat banjir yang kian meluas dan hujan terus mengguyur.
Bencana banjir tampaknya akan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Tanah Air masih akan terjadi selama tiga sampai empat hari mendatang hingga akhir pekan ketiga Maret. Potensi cuaca ekstrem tersebut terkonsentrasi hampir merata di seluruh wilayah Tanah Air.
Dengan peringatan yang dikeluarkan BMKG tersebut, tidak ada jalan lain, pemerintah daerah ataupun pusat mesti bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, seperti bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Potensi bencana tersebut sulit dicegah. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana tersebut untuk mengurangi korban jiwa, harta benda, ataupun dampak ekonomi.
Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana tidak bisa dikontrol siapa pun. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik, membuat Indonesia sangat rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.
Dengan kondisi geografis tersebut semestinya pemerintah pusat ataupun daerah lebih memperkuat kewaspadaan menghadapi bencana. Pemerintah sejatinya punya otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan agar menekan dampak bencana seminim mungkin. Tetapi, faktanya, pemerintah selalu tergopoh-gopoh dan tergagap ketika bencana tiba.
Apa yang terjadi di Jawa Tengah saat ini ialah contoh nyata betapa penanganan yang diberikan kepada korban banjir ataupun untuk ‘mengusir’ banjir itu cenderung lambat. Penanganan yang diberikan pemerintah memperlihatkan seolah-olah kita negara yang tak pernah terlanda oleh bencana, seakan-akan Tanah Air ialah tempat paling aman dari bencana.
Kondisi yang selalu terjadi Indonesia itu seakan tidak pernah menemukan solusi dengan formula yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal, bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa.
Ke depan, politik kebencanaan harus benar-benar ditegakkan. Terapkan semua aspek penanganannya, tanpa ada terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Berikan sosialisasi kesiapan bencana yang tersistem. Bingungkatan literasi kebencanaan juga penting untuk memperkukuh ketahanan bencana bangsa ini.
