Liputanindo.id – Ibu negara Korea Selatan Kim Keon Hee Kagak akan menemani Presiden Yoon Suk Yeol dalam lawatan luar negerinya. Keputusan ini diambil setelah serangkaian skandal yang menyeret nama ibu negara.
Seorang pejabat tinggi kepresidenan mengatakan ketidakhadiran ibu negara dalam lawatan presiden Korea Selatan ini menyusul serangkaian skandal hingga Membikin Yoon menyampaikan permintaan Ampun ke publik.
“Ibu negara Kim Keon Hee telah memutuskan Buat Kagak menemani Presiden Yoon Suk Yeol dalam perjalanan luar negeri berikutnya,” kata pejabat yang Kagak Mau disebutkan namanya, dikutip Korea JoongAng Daily, Jumat (8/11/2024).
Pejabat itu juga menjelaskan ibu negara kemungkinan hanya akan muncul pada acara diplomatik di mana protokol mengharuskan Kekasih Buat hadir.
Selain itu, dia juga mengatakan Jang Soon-chil, mantan sekretaris senior presiden Buat urusan sipil dan sosial, akan mengambil alih sebuah kantor Buat mengelola kegiatan ibu negara.
“Kantor itu akan beranggotakan kurang dari 10 orang,” menurut pejabat itu.
Diketahui keputusan itu diambil sehari setelah Yoon menyampaikan permintaan Ampun karena telah menimbulkan kekhawatiran kepada rakyat atas kontroversi yang melibatkan ibu negara. Dia juga berjanji Buat merombak urusan negara di tengah meningkatnya kontroversi tersebut.
Selama konferensi pers, Yoon mengatakan Kim Keon Hee akan menahan diri dari kegiatan publik kecuali dianggap perlu Buat diplomasi dan kepentingan nasional.
Kim Keon Hee dituduh terlibat dalam skema manipulasi harga saham, menerima tas tangan mewah dari seorang pendeta Korea-Amerika, dan mencampuri proses pencalonan kandidat PPP menjelang beberapa pemilihan Biasa.
Kantor inspektur Spesifik didirikan pada tahun 2014 di Dasar Presiden Park Geun-hye Ketika itu Buat menyelidiki tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh istri presiden, kerabat dekat, dan pejabat senior presiden.
Tetapi, jabatan tersebut telah Nihil sejak 2016. Yoon sendiri menolak Buat mengisi posisi tersebut Ketika ia menjabat, dengan Dalih agar Seluruh penyelidikan ditangani oleh jaksa penuntut dan polisi negara bagian.
