PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menemukan 386 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa (Kades) di Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Pelanggaran ini dilakukan secara masif dan struktur Demi memenangkan salah satu Kekasih calon.
“Trend Bukan berhenti hanya di pilpres, tapi juga cawe-cawe Jokowi ini perannya sangat terlihat di Pilkada. Misalnya di Jawa Tengah kami menemukan 386 kasus pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang dikerahkan Demi mendukung paslon tertentu,” jelasnya di Jakarta pada Rabu (6/11).
Dari Intervensi tersebut, setidaknya Terdapat lima Kepala Desa di Kabupaten Boyolali yang telah dilaporkan kepada Bawaslu. Salah satu pola yang dilakukan Demi mempengaruhi pemilih adalah dengan melakukan melalui aparat penegak hukum kepada kepala desa.
“Di Kabupaten Boyolali, kami sudah melaporkan itu yang terindikasi Bukan Independen. Pola cawe-cawe ini Bukan terjadi secara parsial, tapi kami Menonton ini sistem komando dari Derajat polda, polres dan polsek Lewat camat hingga kepada kepala desa,” imbuhnya.
Ronny memaparkan Sahabat-Intervensi kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, Tetapi hingga Demi ini belum belum Terdapat tindak lanjut ataupun pemberlakuan Hukuman.
“Terdapat rekomendasi kepada BKN Demi menjatuhkan Hukuman, tetapi oleh BKN Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang wilayahnya di Yogyakarta, itu menyerahkan kepada, mengirimkan kepada BKN Pusat. Yang Tiba Demi ini, Hukuman dari BKN Pusat itu Bukan diturunkan kepada lima camat yang terbukti telah melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas,” tuturnya.
Atas dasar itu, Demi mengantisipasi melebarnya praktik cawe-cawe Jokowi dalam Pilkada, PDIP Demi ini telah membuka 10 ribu posko pengaduan di Jawa Tengah.
“Maka hal-hal yang kami lakukan di Jawa Tengah, kami membentuk posko hukum 10.000 posko. Itu adalah adanya di rumah-rumah masyarakat yang ikut mengawasi kecurangan-kecurangan atau intimidasi-intimidasi yang terjadi,” katanya.
Ronny berharap dengan adanya pengawasan ini, masyarakat dapat memilih Kekasih calon berdasarkan hati nurani. Tanpa adanya intervensi yang dari pihak luar.
“Dan kami percaya bahwa, PDI Perjuangan percaya bahwa masyarakat Pandai memilih dengan apa yang menjadi pilihan mereka, dan mereka harus bebas dari intervensi. Mereka Pandai memilih dengan hati nurani mereka,” imbuhnya.
Tak hanya pengerahan massa, praktik pork barrel politics atau politik gentong babi pada periode elektoral dengan tujuan merebut Bunyi dan dukungan pemilih pada Pilkada 2024 berpotensi kembali terjadi.
Ronny menjelaskan bahwa pemerintah secara sistematis tengah menggelontorkan Sokongan sosial di berbagai daerah. Spesifik di Kawasan Jawa Tengah, pihaknya telah mencatat Terdapat Sekeliling Rp71,9 Miliar Sokongan sosial yang akan digelontorkan di Semarang dalam waktu dekat.
Selain Jawa Tengah, lanjut Ronny, pola kekurangan serupa juga terjadi di beberapa Kawasan seperti Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, hingga Maluku dan Papua.
“Di Sulawesi Utara Terdapat pemanggilan kepolisian dan kepala desa secara serentak Demi mendukung paslon tertentu. Pemanggilan ini sistemik dan Bukan berdiri sendiri, Apabila Bukan ditindak akan merusak iklim demokrasi,” tegasnya.
Ronny berharap, Presiden Prabowo Subianto Pandai menunjukkan integritasnya dengan Bukan mengintervensi proses Pilkada. Ia juga mendesak agar segera memanggil Kapolri Demi segera mengevaluasi dan mencopot kepala polda yang memberikan dukung di Pilkada berbagai daerah.
“Ini merupakan Asa dari masyarakat agar demokrasi yang rusak pasca pilpres yang kemarin itu Bukan kembali terjadi. Diharapkan proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tapi faktanya Member kepolisian banyak Bukan tunduk terhadap instruksi presiden,” katanya (P-5)
