LEMBAGA survei Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), pada Selasa.
“Kami merasa diperlakukan Bukan adil. Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar bukan karena melanggar etik,” kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/11).
Keputusan itu muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan Denda kepada Poltracking Indonesia karena perbedaan hasil survei elektabilitas tiga Kekasih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Menurut dia, pihaknya merasa sejak awal Eksis Personil dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia.
“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” kata Masduri.
Dia menambahkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, Tetapi pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas.
“Telah 10 tahun Poltracking bergabung Berbarengan Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi,” katanya.
Masduri menilai dewan etik Persepi Bukan adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta 2024.
Menurut dia, Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan Berkualitas. Tapi, Bukan dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan Berkualitas.
Hasil analisis tersebut juga Bukan disampaikan ke publik, padahal hal itu Krusial Kepada disampaikan ke publik, tetapi dewan etik Persepi Bukan melakukannya
“Salah satu pembahasan yang muncul pada Ketika pertemuan dewan etik pertama, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa Primary Sampling Unit (PSU) Sekeliling 60 PSU (50%) Survei LSI di Pilkada Jakarta. Kami berpandangan ini Krusial juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU Mempunyai konsekuensi terhadap kualitas data,” kata dia.
Dia juga menyoroti sikap dewan etik merasa Bukan Pandai memverifikasi data Poltracking. Padahal, pihaknya sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.
Ia merinci bahan mentah (raw) data sudah dikirimkan ke dewan etik, tetapi dewan etik meminta bahan mentah dari “dashboard” supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal.
“Itu sudah kami serahkan Seluruh. Kami hanya diminta kalau Eksis tambahan keterangan dikirim dan kami sudah mengirimkan pada Rontok 31 Oktober 2024. Bukan Eksis permintaan secara spesifik mengenai lampiran ‘raw’ data dari dashboard,” ucapnya.
Poltracking Indonesia juga sudah menjelaskan ke dewan etik Persepi bahwa surveinya sepenuhnya menggunakan aplikasi, bukan Tengah survei manual menggunakan kuesioner kertas.
Sehingga, Bukan Pandai disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dengan “raw” data kemudian jadi tolak ukur penyelidikan yang dilakukan oleh dewan etik.
“Kami Bukan memahami apa yang dimaksudkan banyaknya perbedaan antara data awal dan data terakhir. Poltracking Bukan mendapatkan penjelasan apapun tentang hal ini,” ujarnya.
Masduri juga menganggap keputusan dewan etik Bukan adil karena Bukan proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI. Ia mengklaim Poltracking sudah melaksanakan Seluruh Standar Operasional Mekanisme (SOP) survei guna menjaga kualitas data.
Tiga hasil
Dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, Masduri turut menyoroti tiga hasil survei yang dilakukan Personil Persepi dalam waktu yang berdekatan. Survei LSI, juga berbeda dengan Parameter Politik Indonesia (PPI). Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak empat hari.
Masduri juga mempertanyakan mengapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI kemudian sudah mengambil keputusan.
“Sementara PPI Bukan ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Dewan etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Memposisikan seluruh Personil Persepi secara setara,” kata Masduri.
Sebelumnya, dewan etik Persepi menjatuhkan Denda kepada Poltracking Indonesia Bukan diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
Denda dijatuhkan setelah Persepi menyelesaikan penyelidikan terhadap Mekanisme Penyelenggaraan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.
“Dewan Etik memberikan Denda kepada Poltracking Indonesia Kepada ke depan Bukan diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia Bukan Tengah menjadi Personil Persepi,” dikutip dari rilis Persepi.
Dalam survei LSI menunjukkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 dengan 41,6%. Disusul Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4% dan Dharma-Kun di posisi paling buncit dengan 6,6%.
Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan menggunakan metode multistage dengan tingkat margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Sementara Poltracking Indonesia menyebutkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono mencapai 51,6%.
RK-Suswono unggul dari paslon nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4%. Lampau di urutan ketiga Eksis Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,9%.
Survei Poltracking dilakukan pada 10-16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden Kaum DKI yang Mempunyai hak pilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Baca juga: Bawaslu ingatkan paslon pilkada wajib lakukan pendidikan politik
Survei itu menggunakan metode multi stage Secara acak sampling dengan margin of error kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. (Ant/I-2)
