KEBAKARAN melanda terminal bahan bakar minyak atau Depo Plumpang Punya Pertamina, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3). Sedikitnya 19 korban tewas, puluhan luka-luka, dan ratusan Anggota mengungsi karena kediaman mereka di Sekeliling Jalan Tanah Merah Rendah RT 12 RW 09, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, ludes dilalap api. Penyebab kebakaran diduga ialah gangguan teknis Ketika pengisian bahan bakar pertamax sehingga menimbulkan tekanan berlebih yang mengakibatkan depo terbakar.
Kita tentu ikut prihatin dan menyatakan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas jatuhnya korban jiwa dari kebakaran tersebut. Tetapi, rasa prihatin dan duka mendalam saja Bukan cukup dalam menyikapi peristiwa yang memilukan itu. Kebakaran itu mestinya sudah Dapat diantisipasi PT Pertamina (persero). Pasalnya, kebakaran di Depo Plumpang bukan kali pertama. Pada 2009, Depo Plumpang pernah mengalami kebakaran. Ketika itu satu petugas keamanan Pertamina tewas.
Dua hal yang harus diperbaiki dari insiden kebakaran Depo Plumpang pada Jumat malam itu. Pertama, mengevaluasi sekaligus menginvestigasi kenapa peristiwa kebakaran itu terjadi, apakah Terdapat technical error, human error, atau Unsur alam karena sambaran petir, misalnya. Berkualitas technical error apalagi human error harus diungkap ke publik siapa yang harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Tim Pengusutan kebakaran harus bekerja secara independen, akuntabel, dan transparan.
Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah fasilitas Punya Pertamina terbakar, yakni kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat, pada 2021, kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah, terbakar dua kali pada 2021, kilang minyak Balikpapan terbakar dua kali pada 2022. Serangkaian insiden kebakaran pada objek vital nasional itu jangan Tengah terulang atau setidaknya diminimalkan karena menimbulkan kerugian yang tak sedikit, Berkualitas materiel maupun korban jiwa.
Kedua, terkait dengan kebakaran Depo Plumpang, perbaikan yang harus dilakukan ialah pembuatan Area penyangga antara depo dan permukiman Anggota, terutama di sisi utara. Bahkan, tembok rumah Anggota menempel dengan tembok pembatas depo. Pembuatan kawasan buffer zone sempat menjadi isu hangat pascakebakaran Depo Plumpang pada 2009. Tetapi, isu tersebut tak Terdapat juntrungannya hingga Depo Plumpang terbakar Tengah.
Pembuatan kawasan penyangga sangat Krusial dilakukan sekaligus merelokasi ribuan Anggota yang mendiami secara ilegal lahan Punya Pertamina. Merelokasi Anggota ialah pilihan yang paling realistis ketimbang merelokasi depo yang berdiri sejak 1972. Merelokasi depo tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi demikian, merelokasi Anggota Tanah Merah juga pilihan yang sulit karena rawan dipolitisasi menjelang Pemilu 2024. Alhasil, hanya keberanian politik pemerintahlah yang akan Dapat merelokasi Anggota yang tinggal di lahan yang bukan Punya mereka itu.
Pengelolaan objek vital nasional perlu langkah serius. Kapasitas tangki timbun Depo Plumpang sebesar 291.889 kiloliter. Depo itu menyuplai Sekeliling 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau Sekeliling 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Depo itu menyuplai kebutuhan Buat Distrik Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) serta sebagian Jawa Barat dan Banten.
Pengelolaan objek vital nasional Mempunyai payung hukum Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan objek vital nasional. Depo Plumpang adalah Objek Vital Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Daya dan Sumber Daya Mineral RI pada 2022.
Karena itu, Depo Plumpang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat strategis sehingga pengelolaannya tak Dapat asal-asalan tanpa manajemen risiko. Objek vital nasional tak boleh dikepung permukiman. Patut kiranya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kebakaran Depo Plumpang ditunjukkan kepada publik, terlebih Tengah sudah dua kali kejadian. Ingat, hanya keledai yang Anjlok kedua kali di lubang yang sama.
