99 Persen Menang? Cagub DKI Harus Janjikan Donasi Kesejahteraan Rp500 Ribu per KK

Liputanindo.id JAKARTA – Ketika ini, Pilkada DKI Jakarta menjadi salah satu kontestasi politik paling menarik di Indonesia. Komisi Pemilihan Lumrah (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan tiga Kekasih calon (paslon) Buat berlaga di pemilihan gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Adapun ketiga paslon tersebut adalah: Paslon Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) – Suswono; Paslon Nomor Urut 2, Dharma Pongrekun – Kun Wardana; dan Paslon Nomor Urut 3, Pramono Anung – Rano Karno.

Di tengah kontestasi ini, saya coba sampaikan satu gagasan menarik yang kemungkinan Pandai menjadi penentu kemenangan salah satu paslon: Program Donasi Kesejahteraan Rp500.000 per Kartu Keluarga (KK) Buat seluruh Kaum Jakarta.

Meskipun program ini terdengar seperti janji yang sulit diwujudkan atau “asbun” (asal bunyi), secara logis, dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang Betul, program ini Pandai menjadi sangat realistis. Paslon yang menawarkan program ini berpotensi memenangkan Pilkada dengan kemungkinan hingga 99 persen.

Logika Program: Mengapa Program Ini Pandai Menentukan Kemenangan?

Program Donasi kesejahteraan ini langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, Merukapan kesejahteraan ekonomi. Setiap KK di DKI Jakarta akan menerima Rp 500.000 setiap bulan. Dampak dari program ini akan dirasakan langsung oleh Kaum, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi menengah ke Dasar.

Paslon yang menawarkan program ini akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang menginginkan peningkatan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dalam konteks politik elektoral, janji Donasi langsung seperti ini selalu menjadi magnet besar bagi Bunyi pemilih, terutama di Distrik urban seperti Jakarta yang Mempunyai kesenjangan ekonomi yang tinggi.

Cek Artikel:  Visi tanpa Tanah dan Air

Hitungan Logis: Berapa Anggaran yang Dibutuhkan?

Program ini memang membutuhkan anggaran yang besar, Tetapi dengan manajemen yang Betul, Tetap dalam batas yang Pandai dicapai oleh APBD DKI Jakarta. Berdasarkan data, berikut adalah Perkiraan kebutuhan anggarannya.

DKI Jakarta Mempunyai 267 kelurahan, 2.741 RW, dan 30.470 RT. Setiap RT rata-rata Mempunyai Sekeliling 50 KK, sehingga total KK di DKI Jakarta diperkirakan mencapai 1.523.500 KK.

Kalau setiap KK menerima Rp 500.000 per bulan, maka total Donasi yang dikeluarkan setiap bulan mencapai Rp 761.750.000.000. Dalam satu tahun (12 bulan), total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 9,141 triliun.

Sumber Anggaran: Bagaimana Menyediakan Anggaran Rp 9,141 Triliun?

Meskipun Nomor Rp 9,141 triliun terdengar besar, anggaran sebesar ini Pandai diakomodasi dengan realokasi dan pengelolaan yang Betul dari APBD DKI Jakarta. Anggaran DKI Jakarta dalam satu tahun Pandai mencapai Rp 80 hingga 90 triliun, yang merupakan salah satu anggaran daerah terbesar di Indonesia.

Dengan komitmen Buat memangkas pemborosan dan Pusat perhatian pada program kesejahteraan masyarakat, Nomor Rp 9,141 triliun dapat dicapai. Sebagian anggaran dari program-program yang kurang efektif Pandai dialihkan Buat mendanai program kesejahteraan ini, di samping potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor lain.

Cek Artikel:  Menakar Outlook Tengah Tahun Perekonomian Dunia

Setidaknya terdapat 5 (lima) langkah yang dapat diambil Buat mewujudkan program ini antara lain sebagai berikut.

Langkah pertama, relokasi anggaran. Pemotongan anggaran dari pos-pos yang Tak produktif atau Tak prioritas, seperti belanja perjalanan dinas, pengadaan barang-barang mewah, dan proyek infrastruktur yang Tak mendesak, dapat menjadi salah satu sumber Anggaran.

Langkah kedua, optimalisasi Pendapatan Asal daerah (PAD). Pemprov DKI dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, terutama dari pajak properti, hotel, restoran, dan sektor hiburan. Langkah ini harus didukung oleh sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.

Langkah ketiga, kerjasama dengan pihak swasta (Public-Private Partnership). Beberapa proyek infrastruktur Pandai dilakukan melalui kerja sama dengan sektor swasta, yang memungkinkan APBD difokuskan pada program kesejahteraan. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.

Langkah keempat, penekanan biaya oprasional pemerintahan. Efisiensi dalam penggunaan Kekuatan, kendaraan dinas, serta digitalisasi layanan publik dapat membantu mengurangi beban operasional dan mengalokasikan Anggaran Buat program kesejahteraan.

Langkah kelima, dukungan dari pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta dapat mengajukan Donasi tambahan dari pemerintah pusat atau lembaga keuangan Buat mendanai program-program kesejahteraan yang berdampak langsung pada kehidupan Kaum.

Melalui kombinasi langkah-langkah tersebut anggaran sebesar Rp 9,141 triliun dapat dicapai tanpa menimbulkan defisit besar pada APBD, sehingga program kesejahteraan Rp 500.000 per KK dapat dijalankan dengan sukses.

Cek Artikel:  Bansos, Presiden, dan Memilih Presiden 2024

Mengapa Program Ini Realistis? 

Kunci Esensial keberhasilan program ini adalah kemauan politik yang kuat. Seperti pepatah mengatakan, “Dimana Terdapat kemauan, di situ Terdapat jalan.”

Dengan komitmen Buat menyejahterakan Kaum, anggaran sebesar Rp 9,141 triliun dapat dicapai melalui berbagai langkah efisiensi dan Ciptaan anggaran.

Selain itu, program ini secara ekonomi sangat mungkin memberikan Dampak positif yang signifikan. Masyarakat yang lebih sejahtera cenderung Mempunyai daya beli yang lebih Berkualitas, sehingga roda perekonomian Jakarta dapat bergerak lebih Segera.

Dalam jangka panjang, program ini Tak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga Pandai meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Program Donasi Kesejahteraan Rp 500.000 per KK bukan sekedar janji populis, tetapi dapat menjadi program Konkret yang mengubah kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Kekasih calon yang berani mengusulkan dan merealisasikan program ini Nyaris Niscaya akan memenangkan hati Kaum Jakarta, dengan Kesempatan kemenangan hingga 99 persen.

Program ini, Kalau direncanakan dan dikelola dengan Berkualitas, dapat menjadi solusi bagi banyak masalah sosial-ekonomi yang dihadapi Kaum Jakarta Ketika ini.

Baca Juga:
Kebijakan Penonaktivan NIK Kaum Jakarta: ‘Jelek Jenis Cermin Dibelah’

Sugiyanto (SGY)-Emik, Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat)

 

Baca Juga:
‘Lebih Segera Lebih Berkualitas’ Ini 14 Argumen Pilpres 2024 Satu Putaran Memberikan Keuntungan Bagi Rakyat

 

Mungkin Anda Menyukai