PASCADEBAT pamungkas Pilkada Jakarta 2024 yang telah digelar pada 17 November 2024, Kaum Jakarta Mempunyai waktu seminggu Kepada menentukan pilihan pada 27 November 2024. Dalam debat terakhir, tema yang diangkat ialah Lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, dengan subtema permukiman kumuh, penanganan kemacetan, penurunan emisi, penanganan banjir, ketersediaan air Rapi, pengolahan sampah, ruang terbuka hijau, dan kota layak huni.
Ketiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta telah mengeluarkan kemampuan terbaik dalam menawarkan berbagai ide dan gagasan Kepada menyelesaikan permasalahan Kota Jakarta. Secara Standar, banyak kemiripan gagasan yang ditawarkan ketiga paslon. Kalaupun berbeda, bedanya tipis-tipis. Bagi pemilih Jakarta, yang dibutuhkan ialah program mana yang solutif, realistis, dan implementatif Kepada menyelesaikan persoalan Kota Jakarta dalam lima tahun ke depan. Lampau, apa saja yang harus dicermati?
Pertama, menata permukiman kumuh harus mengikuti peraturan yang berlaku, seperti cek regulasi peruntukan permukiman sesuai rencana detail tata ruang dan legalitas sertifikat hak Punya tanah yang dihuni. Apabila Terang status lahan dan peruntukan serta Rapi/bebas dari sengketa, pemerintah Dapat melakukan konsolidasi lahan, negosiasi, dan Percakapan solusi yang disepakati Serempak Kaum terdampak.
Revitalisasi permukiman berupa rusunami (Apabila dibiayai Berdikari/swadaya, hibah/subsidi APBD) atau rusunawa (Apabila dibangun penuh dari APBD). Kawasan permukiman terpadu didukung jalan dan drainase (jalur evakuasi), taman/lapangan (tempat evakuasi), jaringan utilitas (air Rapi, listrik, gas, internet) (bebas kebakaran). Bagi Kaum yang Kagak memperolah unit hunian, pemerintah dapat membangun rusunawa di atas aset pemerintah daerah seperti kantor kelurahan/kecamatan, puskesmas, pasar, sekolah.
Kedua, penanganan kemacetan dilakukan dengan mempercepat pengembangan transportasi publik terintegrasi, Bagus sistem manajemen maupun infrastruktur pendukung. Dalam konsep aglomerasi, pengembangan transportasi publik harus mengintegrasikan seluruh sistem transportasi se-Jabodetabek. Kantong parkir (park and ride) di Daerah perbatasan, dekat stasiun, terminal, atau transit hub. Infrastruktur pejalan kaki berupa trotoar, zebra cross, jembatan/terowongan penyeberangan/penghubung antarbangunan, dan infrastruktur pesepeda meliputi jalur, parkir, ruang ganti, bengkel, dan toko aksesori.
Penurunan emisi dilakukan melalui uji emisi dan servis gratis mesin kendaraan bebas emisi di bengkel rekanan pemerintah daerah, juga memberikan Insentif bagi kendaraan yang telah lulus uji emisi. Elektrifikasi transportasi publik, kendaraan operasional pemerintah, dan kendaraan pribadi, serta memperluas kawasan bebas emisi (kawasan tematik investasi kota) kawasan ramah pejalan kaki, jalur sepeda, taman, dan pepohonan.
Ketiga, penanganan banjir kiriman dengan membenahi sungai, dikeruk, diperdalam, dan diperlebar, permukiman direlokasi ke rusunawa. Situ/Waduk/embung/waduk (SDEW) direvitalisasi, dikeruk, diperdalam, diperluas, dan dihijaukan. Sungai dihubungkan ke SDEW Kepada menampung luapan sungai agar Kagak membanjiri permukiman.
Banjir lokal ditangani dengan merehabilitasi saluran air (mikro, meso, makro), diperbesar diameter salurannya, dihubungkan ke SDEW dan taman/hutan Kepada ditampung dan diresapkan ke dalam tanah. Banjir rob diselesaikan dengan merestorasi tata ruang pesisir pantai, merelokasi permukiman yang terancam tenggelam ke rusunawa, mereforestasi mangrove Kepada menghalau Erosi pantai, tsunami, hingga ancaman tenggelam.
Sungai dan SDEW harus bebas sampah dan limbah, diolah sebagai sumber air baku. Pemerintah melakukan desalinasi air laut dan mempercepat jaringan perpipaan air minum. Itu Sekalian Kepada menjamin ketersediaan air Rapi bagi Kaum Jakarta.
Keempat, menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) 30%, di mana Demi ini baru mencapai 5,2% (2023). Jalur hijau bantaran kali, tepi jalan, kolong jalan/mbatan layang, bantaran rel kereta api, Rendah saluran udara tegangan tinggi, tepian SDEW merupakan lahan potensial RTH. Lahan terbengkalai dan lahan tidur dapat disewa dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahunan) sebagai RTH semipermanen/temporer.
Penanganan sampah dapat diselesaikan berjenjang dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota. Sampah dipilih, dipilah, dan diolah sejak dari sumber. Sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik didaur ulang oleh Kaum (bank sampah).
Indeks Kota Layak Huni 2023 (EIU), dari 173 kota yang dinilai, peringkat 1-10 yakni Wina, Kopenhagen, Zurich, Melbourne, Calgary, Jenewa, Sydney, Vancouver, Osaka, Auckland. Jakarta berada di peringkat 139 di Rendah Hanoi (129) dan Kuala Lumpur (94). Jakarta harus bekerja keras Kepada menjadi kota layak huni. Terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi, Yakni stabilitas keamanan (25%), layanan kesehatan (20%), budaya dan lingkungan (25%), pendidikan (10%), infrastruktur (20%).
Selamat memilih.
