PERWAKILAN Perkumpulan Pekerja Rumah Tangga Sapulidi Yuni Sri Rahayu menyampaikan bahwa di lapangan para PRT masih sulit mengakses bantuan sosial. Ia melihat bahwa pendataan untuk mendapat bantuan sosial bagi PRT juga kurang adil.
“Gak semua di pemerintah daerah itu membuat data apakah penduduknya ini PRT atau bukan,” ungkap Yuni dalam webinar Lembaga Obrolan Denpasar 12 bertajuk Bedah RUU PPRT: Mengatasi Ketidakadilan Akses PRT terhadap Bansos, Rabu (4/9).
Ia juga mendapati banyak keluhan di lapangan ketika anak dari para PRT tidak mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP). Padahal sangat berat untuk para PRT ini bisa membiayai sendiri sekolah anaknya.
“Di sini pun ada PRT yang anaknya tidak mendapat KJP. Dia gak bisa melanjutkan sekolah karena orang tuanya gak punya biaya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Yuni, masih banyak pemberi kerja yang mangkir untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Kepada itu, katanya, RUU Perlindungan PRT harus segera disahkan untuk dapat melindungi para PRT termasuk memberikan jaminan sosial kepada mereka. “Di RUU PPRT ada tentang jaminan sosial yang harus didapat oleh pekerja rumah tangga,” ujarnya.
