Siaga Tempur Harus Terukur


SITUASI di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, tengah membara. TNI kini meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur. Pemicunya ialah 4 prajurit gugur, 4 luka-luka, dan 1 lainnya hilang, setelah diserang Golongan kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Pihak militer Indonesia mengeklaim siaga tempur bak hukum aksi-reaksi. TNI pantang berperang andai saja KKB Kagak menyerang. Awalnya, sebanyak 36 prajurit tengah melakukan operasi pencarian pilot Susi Air yang disandera KKB sejak 7 Februari 2023.

Tetapi, tiba-tiba KKB menyerang. Serangan mendadak itu mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin tertembak. Ia sempat Anjlok ke jurang sedalam 15 meter dan ditemukan meninggal. Yang menyedihkan, Laskar TNI malah dihujani tembakan oleh KKB Ketika mengevakuasi korban.

Insiden itu terjadi di Area Mugi-Mam, Nduga, Sabtu (15/4). Duka mendalam kini dirasakan keluarga prajurit yang gugur dan institusi TNI secara keseluruhan.

Cek Artikel:  Konkretkan saja Berpihak, Pak Presiden

Dua hari kemudian, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Berbarengan-sama para pejabat tinggi Markas Besar TNI bertolak ke Papua. Keputusan dari sana kemudian diambil. Operasi pembebasan pilot Susi Air ditingkatkan menjadi siaga tempur.

Panglima TNI mengatakan pendekatan komunikasi tetap dikedepankan. Tetapi, naluri tempur para Laskar harus terbangun Buat menghadapi para gerombolan pengacau di ‘Bumi Cenderawasih’. Tentara Nasional Indonesia Kagak Ingin Lanjut menjadi bulan-bulanan.

Sekali Kembali, hilangnya nyawa prajurit TNI sangatlah disayangkan. Tetapi, kita harus mengingatkan. Siaga tempur jangan Tamat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil. Itu amat mungkin terjadi manakala TNI dan KKB sudah memutuskan Buat berhadap-hadapan.

Negara tentu Kagak boleh kalah dari KKB atau yang kini dinamai Golongan separatis teroris (KST). Mereka harus Dapat ditaklukkan. Cita-cita terbesar ialah Buat menghadirkan damai bagi seluruh orang Asal Papua (OAP).

Cek Artikel:  Menguji TNI Patriot NKRI di Mengertin Politik

Di sisi lain, kita Kagak dapat mengesampingkan Bunyi Koalisi Masyarakat Sipil Buat Reformasi Sektor Keamanan. Terlepas dari ketidaksetujuan mereka terhadap siaga tempur, Terdapat poin besar yang layak Buat didengar dan disuarakan.

Pemerintah dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) harus tetap membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat. Langkah itu terbukti berhasil menyelesaikan persoalan di Aceh dan Poso serta sejumlah daerah berkonflik lainnya.

Kita harus mengingatkan, betul-betul mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan TNI-Polri telah setuju Buat melakukan dialog damai dengan orang Asal Papua termasuk dengan OPM.

Komnas HAM pernah menginisiasi setahun yang silam.

Ketua Komnas HAM ketika itu, Ahmad Taufan Damanik, memang mewanti-wanti bahwa dialog damai antara Jakarta dan Papua akan memakan proses panjang. Itu sangat bergantung pada situasi politik, konflik, serta keamanan di ‘Bumi Cenderawasih’.

Cek Artikel:  Smes buat Ketua Standar PBSI

Siaga tempur haruslah berbatas waktu Buat menghadirkan kepastian. Daerah-daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi KKB Kagak boleh terlalu lelet diwarnai nuansa perang. Ujung dari itu Seluruh ialah bagaimana kedua pihak duduk satu meja menyelesaikan masalah.

Siaga tempur telah ditetapkan, tetapi semangat membangun dialog pantang Buat padam. Di akhir operasi jangan pula aparat kita diseret sebagai pelaku pelanggaran HAM. Biar bagaimanapun, Papua sejatinya ialah kita. Kita Indonesia.

Mungkin Anda Menyukai