PENGURUS Daerah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meresmikan Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta sebagai badan Spesifik Kepada mengawasi proses pilkada Jakarta 2024.
Peresmian tersebut dilangsungkan Serempak Komisi Pemilihan Standar (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Standar (Bawaslu) DKI Jakarta di Aula Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Jumat (18/10). BPPNU Jakarta Formal terakreditasi menjadi salah satu lembaga pemantau pilkada Jakarta 2024 yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta.
Dalam keterangannya hari ini,Direktur BPPNU Jakarta H Abdul Azis Suaedy mengatakan pilkada jakarta akan menjadi peristiwa politik yang Krusial dalam beberapa tahun terakhir, Alasan Jakarta merupakan epicentrum di tingkat nasional. Menurutnya, akan banyak berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses demokrasi ini.
“Dan kita juga Mengerti bahwa pilkada tahun ini Mempunyai tantangan, seperti ajakan golput, hoaks, ancaman-ancaman, ketidakadilan, ketidakjujuran dalam proses pemilihan,” ujarnya
Ia menilai situasi ini menunjukkan adanya potensi kerugian bagi demokrasi. Kepada itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh Merukapan melalui pendidikan pemilih yang terencana dengan pemantauan secara ketat.
“Kepada memastikan proses pilkada yang jujur, adil serta meningkatkan partisipasi pemilih,” ucapnya.
Ia menjelaskan dengan didirikannya BPPNU Jakarta sebagai wadah Kepada berkhidmah pada pilkada Jakarta yang harus dijaga prosesnya Kepada kemaslahatan Kaum Jakarta. BPPNU Jakarta tersebar di 6 Daerah kota dan kabupaten administrasi yang bertugas Kepada mengawal proses pilkada Jakarta hingga selesai.
“Dalam aktifitas nya nanti kita akan ikut serta dalam seluruh alur pilkada mulai dari ajakan Kepada memilih, pendidikan, Tamat dengan Ketika rekapitulasi Bunyi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif mengibaratkan menyebutkan BPPNU Jakarta sebagai resolusi jihad Kepada pilkada Jakarta yang berkualitas dan bermartabat. Menurutnya, menyukseskan pilkada Jakarta merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk PWNU DKI Jakarta.
“Seluruh santri wajib mengaktualisasi pakta resolusi jihad dalam berbagai aspek, salah satunya menjaga pilkada 2024. Kita Mau menjadi Teladan sebagai civil society menjadi bandul dalam pilkada Jakarta ini,” ujarnya.
Kiai Samsul menegaskan dibentuknya BPPNU merupakan komitmen NU dalam menegakkan politik wasathiyah (tengah) bukan Kepada memihak kepada kandidat, melainkan kepada kemaslahatan masyarakat.
“NU harus berani tegak lurus di tengah di pilkada, itulah Arti dari wasatiyah,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban sebagai Kaum negara. Ia menyebut bahwa orang yang ikut serta dalam pemantauan pilkada ini sama hukumnya dengan orang yang berjihad Kepada kepentingan masyarakat Jakarta.
“Mempunyai pemimpin adalah sebuah kewajiban, maka memilih pemimpin itu wajib,” tandasnya.
Peresmian BPPNU Jakarta dihadiri beberapa tokoh di antaranya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha, Personil Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri jajaran PWNU DKI Jakarta dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-DKI Jakarta. (P-5)
