MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan Ketika ini Eksis Sekeliling 1,3 juta tanah Punya negara berstatus Tetap liar. Atas dasar itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut Kepada mendukung kebijakan infrastruktur terhadap swasembada pangan, swasembada Kekuatan hingga hilirisasi.
“Kami akan support kebijakan infrastruktur itu karena (fungsi) ART/BPN salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang Ketika ini statusnya liar, yang jumlahnya itu Tamat Ketika ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” jelasnya dalam konfrensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Jumat (8/11).
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
“Tetapi kalau Tetap dibutuhkan Kembali, nanti kita akan support cari yang lain karena tanah kita di luar hutan itu totalnya Eksis 70 juta hektare,” ujarnya.
Politisi Golkar itu menguatkan bahwa tanah tersebut Bisa digunakan Kepada mendukung hilirisasi di kawasan industri, support swasembada pangan mencetak sawah maupun mencetak kebun sedangkan swasembada Kekuatan butuh lahan Kepada tanaman.
“Kalau Kepada support hilirisasi, kemungkinan itu Kepada kawasan industri. Kalau Kepada swasembada badan pangan itu support Kepada mencetak sawah maupun mencetak kebun. Sementara itu, terkait swasembada badan Kekuatan itu tergantung energinya, kalau energinya Kepada berbasis dari nabati Kepada lahan dan tanaman,” Terang Nusron.
“Kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan Kepada kegiatan pertambahan,” lanjutnya.
Nusron menjelaskan bahwa Ketika ini pihaknya Maju memfokuskan penyelesaian agraria pada tiga jenis konflik pertanahan mulai dari berskala rendah, sedang hingga tinggi. Dikatakan bahwa pihaknya
“Konflik skala rendah biasanya itu individu dengan individu dengan nilai ekonomi rendah. Kemudian yang konflik dengan skala sedang biasanya itu antara rakyat dengan korporasi atau individu dengan individu, tapi punya tingkat ekonomi tinggi,” tuturnya.
“Kemudian, antara rakyat dengan pemerintah terutama dalam hal pengadaan tanah Kepada kepentingan proyek pembangunan strategis nasional, itu Niscaya akan tinggi tensinya,” lanjutnya.
Nusron juga menuturkan bahwa pihaknya Berbarengan jajaran kepolisian telah bersepakat Kepada mengeliminasi atau mengurangi gesekan dalam penanganan konflik pertanahan.
“Kami akan menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, itu yang kita dahulukan. Kalau nilai-nilai eksekusi itu belakangan, kalau dialog dengan berbasis kemanusiaan sudah ngetop,” tandasnya. (Dev/I-2)
