MITIGASI daerah rawan bencana dalam proses penyelenggaraan pilkada menjadi salah satu upaya Komisi Pemilihan Lumrah (KPU) RI Buat mengantisipasi hal-hal yang Bukan digunakan Demi Penyelenggaraan pemungutan Bunyi.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan mitigasi daerah yang rawan bencana alam, Alasan prediksi dari BMKG Demi ini Indonesia sudah mulai memasuki musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.
“Itu sudah kita pikirkan dan difasilitasi khususnya teknis pengiriman dan penyebaran surat Bunyi di Kawasan rawan bencana. Ketika sudah terjadi bencana Niscaya standar Mekanisme yang kita sudah pikirkan, daerah-daerah bencana itu kita akan diterapkan,” katanya di Jawa Timur, Kamis (17/10).
Afif menilai di bulan Oktober hingga November Demi curah hujan itu cukup tinggi, pihaknya akan memitigasi dengan menerapkan beberapa hal seperti pengamanan Penyimpanan yang sesuai dengan standar hingga memastikan surat Bunyi dan formulir Kondusif.
“Misalnya di daerah-daerah yang Terdapat peringatan kaitannya dengan banjir, potensi banjir, dan seterusnya itu kita mengantisipasi potensi-potensi tersebut karena kita memahami di bulan November dan Desember itu intensitas musim hujan tinggi. Ini juga menjadi catatan kita Buat menyiapkan tempat pemungutan Bunyi dengan mempertimbangkan Elemen alam,” ungkapnya.
Selain itu, Afif mengungkapkan pihaknya juga akan mengerahkan aparat TNI dan epolisian Buat membantu pendistribusian surat Bunyi Kawasan perbatasan.
“Kami sudah MOU dengan Pak Lima TNI dan Pak Kapolri, mereka akan membantu menyiapkan armada-armada, alutsista mereka, apakah bentuknya helikopter ataupun armada lainnya seperti KRI yang sifatnya Buat menjangkau daerah-daerah yang terluar, terjauh, yang biasanya susah dijangkau,” jelasnya.
Selain itu, KPU juga telah berkonsolidasi dengan Menko Polhukam dan Kemendagri Buat dapat menggunakan berbagai akomodasi yang disediakan TNI/Polri Buat mempercepat pendistribusian logistik surat Bunyi.
“Salah satu daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, itu Terdapat beberapa titik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi semuanya sudah terantisipasi, termasuk pastinya Buat Kawasan terluar dan terjauh itu adalah daerah perbatasan,” jelasnya.
Terpisah, Dewan Pembina Perludem sekaligus Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan KPU harus Pandai bersinergi dengan berbagai pihak guna memastikan pendistribusian logistik surat dapat Tiba ke berbagai Kawasan secara Akurat Bunyi, sasaran dan waktu.
“KPU harus memetakan potensi resiko dalam distribusi logistik pilkada dan menyiapkan atau menyediakan alternatif penyelesaian apabila menghadapi tantangan di lapangan termasuk juga memperhitungkan kondisi cuaca, alam dan hambatan di dalam distribusi,” ujarnya.
Sebagai penyelenggara pemilu, Titi mendorong agar KPU Pandai memaksimalkan fungsi perencanaan secara matang Buat menghitung mitigasi risiko dengan menyusun strategi agar dapat mengantisipasi risiko secara Bagus.
“Termasuk juga unsur fisik penyelenggaraan pemilu di daerah, dari sisi pengadaan dan distribusi logistik harus betul-betul terkonsolidasi dan terawasi serta dipantau secara intensif oleh KPU di tingkat nasional. Kerjasama dengan pemerintah daerah diperlukan Buat mendapatkan dukungan demi kelancaran distribusi logistik, tanpa mengabaikan independensi dan profesionalitas sebagai lembaga yang Berdikari,” tandasnya. (J-2)
