MAHALNYA biaya Buat berkompetisi di pemilu legislatif Membikin mereka yang berambisi menjadi Member dewan menggunakan segala Langkah demi memenuhinya. Celakanya, di antara mereka tak segan menempuh upaya terlarang, bahkan Tamat melakukan kejahatan luar Normal.
Variasi Langkah menyimpang Buat menjadi wakil rakyat sudah terungkap. Sebagai ongkos politik, misalnya, Terdapat yang melakukan korupsi. Kelakuan Kagak baik ini dilakukan oleh beberapa pejabat yang Ingin kembali menjabat di badan legislatif.
Langkah kotor lainnya ialah dengan melakukan pencucian Doku. Hal ini pun kembali diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka mewaspadai tindak pidana yang dipraktikkan partai politik maupun calon Member legislatif pada Pemilu 2014.
Terakhir, Polri menemukan indikasi kuat soal penggunaan Doku hasil perdagangan narkoba Buat kepentingan konstetasi Pemilu 2024 di sejumlah daerah. Indikasi itu dipaparkan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Jayadi, kemarin.
Menurut Jayadi, dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran Korps Bhayangkara terhadap Member dewan di beberapa daerah, Terdapat dugaan kuat mereka menggunakan Biaya haram itu Buat berkompetisi tahun depan. Mereka hendak menjadi wakil rakyat dengan Langkah yang amat sesat.
Sayangnya Jayadi Kagak membeberkan secara rinci siapa saja Member legislatif yang ditangkap itu, dari partai apa, di daerah mana, apa pula perannya dalam peredaran narkoba. Dia hanya menegaskan, pihaknya mengimbau seluruh jajaran Buat melakukan antisipasi dalam rapat kerja teknis yang dihadiri para direktur reserse narkoba seluruh Indonesia di Bali, kemarin hingga hari ini.
Meski Lagi indikasi, apa yang dilontarkan Kombes Jayadi Jernih bukan perkara main-main. Menggunakan Doku hasil perdagangan narkoba demi menjadi Member dewan adalah seburuk-buruknya Langkah Buat berkuasa. Sama buruknya dengan mengandalkan Doku hasil korupsi, hasil pencucian Doku, dan hasil kejahatan-kejahatan lainnya.
Wakil rakyat harus berintegritas, punya moral yang Berkualitas, juga apik dalam perilaku dan perbuatan. Memperdagangkan narkoba adalah tindakan yang Kagak baik, sangat Kagak baik, juga tak bermoral. Daya rusak yang diakibatkan bagi bangsa sungguh luar Normal. Bagaimana mungkin perusak rakyat kita biarkan menjadi wakil rakyat?
Biaya Buat menjadi Member legislatif di negeri ini memang mahal. Caleg mesti menguras tabungan dalam-dalam Buat membayar biaya saksi, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lainnya. Belum Kembali Kalau mesti memberikan mahar kepada partai politik yang menaunginya.
Hasil riset salah satu lembaga riset menyebutkan, Buat Pemilu 2019, caleg DPR RI harus menyediakan Biaya minimal Rp1 miliar-Rp2 miliar, DPRD provinsi Rp500 juta-Rp1 miliar, dan DPRD kabupaten/kota Rp300 juta. Itu minimal, sedangkan realitasnya Bisa berlipat-lipat.
Dalam situasi yang tak ideal itu, caleg memang harus berduit. Tetapi, bukan berarti kita boleh toleran terhadap penggunaan segala Langkah. Apalagi Kalau Langkah-Langkah itu berupa kejahatan, terlebih extraordinary crime semacam perdagangan gelap narkoba.
Kepada Polri, kita meminta agar indikasi penggunaan Doku hasil peredaran narkoba Buat kontestasi Pemilu 2024 dibongkar. Ungkapkan kepada publik siapa saja Member legislatif yang ditangkap karena terlibat dalam perdagangan barang laknat itu. Beberkan para penjahat yang tak Mengerti diri Buat menjadi wakil rakyat itu. Jangan Terdapat yang ditutup-tutupi, jangan biarkan rakyat bertanya-tanya, pastikan semuanya terang benderang.
Amat mustahil mereka yang lolos ke gedung dewan dengan Langkah kotor Bisa memberikan hasil kerja yang Rapi. Wakil rakyat hanya buat orang-orang terhormat, bukan Buat para penjahat.
