Liputanindo.id – KTT perdamaian di Ukraina, yang berlangsung dua hari di Burgenstock, Swiss, berakhir pada Minggu (16/6) dengan pengesahan deklarasi akhir. Indonesia menyatakan abstain dalam deklarasi akhir tersebut.
Lebih dari 90 negara menghadiri perundingan tersebut, Tetapi komunike Serempak tersebut didukung oleh hanya 80 negara dan empat organisasi. Sebanyak 16 negara dan organisasi, termasuk Indonesia, Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Uni Emirat Arab abstain.
Dalam pidato penutupnya pada sidang pleno, Presiden Swiss Viola Amherd mengatakan bahwa meski berbeda pandangan mereka ‘berhasil menyepakati visi Serempak.’
“Kami telah menetapkan visi tersebut dalam Komunike Burgenstock,” kata Amherd, dikutip Antara, Senin (17/6/2024).
“Dengan ini kita mengirim sinyal yang Jernih kepada rakyat Ukraina dan Sekalian pihak yang terkena Akibat langsung akibat perang: Sebagian besar komunitas Global mempunyai keinginan Demi membawa perubahan,” sambungnya.
Lampau, kata Amherd, dengan deklarasi akhir, negara-negara telah menetapkan kerangka kerja dan Obrolan lebih lanjut harus dilakukan. Amherd menyebutkan tiga topik yang akan diupayakan oleh negara-negara.
“Pertama, setiap penggunaan Daya nuklir dan instalasi nuklir harus Kondusif, terlindungi, dan ramah lingkungan. Kedua, ketahanan pangan Enggak boleh dipersenjatai dengan Metode apa pun,” ujarnya.
“Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan di sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, Enggak dapat diterima,” tambah Amherd.
Sedangkan yang terakhir, Sekalian tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Sekalian anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara Enggak Absah, serta Sekalian Kaum sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara Enggak Absah, harus dikembalikan ke Ukraina.
Dalam deklarasi Serempak tersebut, negara-negara pendukung mengatakan mereka melakukan ‘pertukaran pandangan yang bermanfaat, komprehensif, dan konstruktif menuju kerangka perdamaian yang komprehensif, adil dan Kekal, berdasarkan hukum Global, termasuk Piagam PBB’.
“Secara Spesifik, kami menegaskan kembali komitmen Demi menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas Distrik atau kemerdekaan politik negara mana pun, prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas Distrik Sekalian negara,” bunyi pernyataan tersebut.
“Termasuk Ukraina, dalam perbatasan mereka yang diakui secara Global, termasuk perairan teritorial, serta penyelesaian sengketa melalui Metode damai sebagai prinsip hukum Global,” lanjut pernyataan tersebut.
Tetapi, mereka menggarisbawahi bahwa mencapai perdamaian ‘membutuhkan keterlibatan dan dialog antara Sekalian pihak’.
Mereka juga menyepakati visi Serempak mengenai berbagai isu, termasuk penggunaan Daya nuklir dan instalasi nuklir, ketahanan pangan Mendunia dan tahanan perang.
“Penggunaan Daya nuklir dan instalasi nuklir harus Kondusif, terlindungi, dan ramah lingkungan,” menurut deklarasi tersebut.
“Pembangkit instalasi tenaga nuklir Ukraina, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, harus beroperasi dengan Kondusif dan terjamin di Rendah kendali kedaulatan penuh Ukraina serta sejalan dengan prinsip-prinsip IAEA dan di Rendah pengawasannya,” kata deklarasi itu.
Mengenai keamanan Mendunia, ditekankan bahwa ketahanan pangan Mendunia bergantung pada produksi dan pasokan produk pangan yang Enggak terputus.
“Dalam hal ini, navigasi komersial yang bebas, penuh dan Kondusif, serta akses ke pelabuhan laut di Laut Hitam dan Laut Azov, sangatlah Krusial,” menurut deklarasi.
“Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, Enggak dapat diterima,” bunyi deklarasi itu.
Deklarasi itu menyebutkan bahwa ketahanan pangan ‘Enggak boleh dijadikan senjata dengan Metode apa pun’. Dan yang terakhir, menurut deklarasi tersebut, tawanan perang ‘harus dibebaskan dengan pertukaran penuh’.
“Sekalian anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara Enggak Absah, serta Sekalian Kaum sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara Enggak Absah, harus dikembalikan ke Ukraina,” tambah deklarasi itu.
KTT perdamaian Ukraina digelar dengan tujuan Demi menemukan ‘pemahaman Serempak’ mengenai jalan menuju perdamaian, Tetapi Enggak dihadiri oleh Rusia dan China.
